Lombok Barat (NTBSatu) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong penambahan dermaga di pelabuhan Lembar. Ia menyampaikan usulan itu saat meninjau Pelabuhan Lembar, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Bambang, jumlah kapal yang beroperasi belum sebanding dengan kebutuhan layanan penyeberangan. “Ini kurang sekali, jadi perlu adanya penambahan minimal 1 pasang dermaga lagi,” kata Bambang, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menilai, tambahan dermaga penting untuk menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan. Sebab, arus penyeberangan menuju Lombok bergerak fluktuatif setiap waktu.
Bambang menyebut, kondisi itu juga berkaitan langsung dengan kelancaran logistik. Menurutnya, antrean kapal dapat menghambat wisatawan dan distribusi barang menuju Lombok.
“Pelayanan itu yang utama adalah tentang kapasitas angkut,” ujar legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Ia menilai, kapasitas angkut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran transportasi laut. Jika kapasitas tidak mencukupi, kendaraan dan penumpang harus menunggu lebih lama. Kondisi tersebut juga dapat menghambat distribusi hasil industri menuju NTB.
Bambang menyebut, Pelabuhan Lembar memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk transportasi laut NTB. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi pertumbuhan arus penumpang dan logistik.
25 Kapal Layani Penyeberangan Lembar
General Manager PT ASDP Pelabuhan Lembar, Handoyo Priyanto, memberikan pandangan berbeda soal kebutuhan kapal. Menurutnya, operator sudah memiliki 25 kapal untuk melayani lintasan penyeberangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 14 kapal beroperasi setiap hari.
“Kalau kapal sih, kalau saya rasa di kapal sudah 25 kapal ya,” kata Handoyo.
Ia menyebut, pihak pelabuhan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan pihak terkait. Koordinasi tersebut bertujuan menambah perjalanan kapal ketika terjadi kepadatan.
“Jadi saya rasa mungkin untuk kapal tidak menjadi isu ya,” ujarnya.
Meski begitu, Handoyo mengakui pihaknya mencatat usulan penambahan fasilitas dermaga. Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan tersebut.
Menurut Handoyo, Pelabuhan Lembar memiliki empat dermaga yang beroperasi. Kondisi tersebut membuat pengelola menilai kapasitas dermaga masih cukup untuk layanan saat ini. Namun, usulan Komisi VII DPR RI tetap menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pelabuhan.
DPR Soroti Antisipasi Lonjakan
Bambang menilai, pemerintah tidak boleh hanya menunggu antrean sebelum menambah kapasitas. Ia mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur sebelum terjadi lonjakan arus penyeberangan.
“Sehingga untuk antisipasi bila terjadi lonjakan dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, penguatan kapasitas juga menyangkut kepentingan industri pariwisata NTB. Wisatawan membutuhkan layanan penyeberangan yang lancar dan memiliki kapasitas memadai.
Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian distribusi barang melalui jalur laut. Karena itu, Bambang meminta pemerintah melihat kebutuhan Pelabuhan Lembar secara jangka panjang. Ia berharap penguatan infrastruktur dapat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali-Lombok. (*)
