Lombok Barat (NTBSatu) – Pemkab Lombok Barat (Lobar), memastikan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lobar, akan diintegrasikan dalam pelaksanaan program unggulan Rp1 miliar per desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lobar, Deny Arif Nugroho mengatakan, integrasi itu merupakan bagian dari skema besar pembangunan desa yang melibatkan seluruh sumber pendanaan, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Bukan hanya pokir DPRD yang menjadi akumulasi atau integrasi di dalam program Rp1 miliar per desa. Tetapi seluruh program kegiatan yang masuk dalam lokus desa-desa di Lombok Barat,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu malam, 24 Mei 2026.
Menurut Deny, integrasi tersebut juga mencakup program dari Pemerintah Provinsi NTB, pokir DPRD Provinsi, hingga program pemerintah pusat dan DPR RI yang menyasar wilayah desa di Lobar.
“Artinya semua ini harus berkontribusi dalam memajukan desa-desa yang ada di Lombok Barat. Jadi bukan hanya tugas eksekutif, tetapi tugas legislatif juga. Termasuk mitra pembangunan di provinsi maupun pusat,” katanya.
Ia menegaskan, integrasi tersebut bukan berarti anggaran pokir DPRD dialihkan ke program lain. Namun, seluruh usulan pokir yang telah masuk dalam APBD tetap berjalan dan dimasukkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan desa.
“Bukan adanya pengalihan pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi pokir DPRD yang sudah ter- tagging sampai ke desa sesuai dapil masing-masing, itu yang kita masukkan sebagai program integrasi,” jelasnya.
Deny mengatakan, seluruh program pembangunan nantinya akan berjalan secara bersamaan dan saling mendukung. Program hasil Musrenbang desa hingga kabupaten akan dipadukan dengan usulan pokir legislatif melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ini tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Program eksekutif dijaring melalui musrenbang, begitu pula pokok-pokok pikiran DPR yang diusulkan melalui SIPD, semuanya kita integrasikan,” terangnya.
Nilai Pokir Sebanyak Rp60 Miliar
Ia menyebut, nilai anggaran pokir DPRD Lobar tahun ini diperkirakan berada di kisaran Rp60 hingga Rp65 miliar. Namun angka tersebut masih menunggu konfirmasi final dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).“Kalau tidak salah sekitar Rp60 atau Rp65 miliar, tetapi itu masih harus dikonfirmasi lagi,” ujarnya.
Program Rp1 miliar per desa sendiri merupakan program unggulan Pemkab Lobar, di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa melalui integrasi berbagai sumber anggaran.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur desa, program tersebut juga menyasar sektor pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan. (*)
