DPRD Lobar Minta Pemkab Kaji Ulang Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Soekarno-Hatta
Lombok Barat (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat, Lalu Irwan, mendukung kelanjutan pembangunan jalan Soekarno-Hatta yang membentang dari Baitul Atik-Kuripan.
Namun, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat mengkaji ulang rencana membuka jalur baru menuju Bypass.
Menurut Irwan, pembangunan jalan Soekarno-Hatta harus mengutamakan efisiensi anggaran. Ia menilai, pemerintah tidak perlu membuka trase baru apabila jalur provinsi yang sudah ada masih bisa pemerintah perlebar.
“Kami mendukung pembebasan lahan. Tetapi jangan sampai membuka jalur baru yang justru memboroskan anggaran,” ujarnya, Rabu, 29 Juli 2026.
Irwan mengungkapkan, informasi yang ia terima menunjukkan jalur baru itu tidak mengikuti trase jalan provinsi. Jalan tersebut justru akan terputus di antara Desa Babussalam dan Kuripan, lalu berbelok ke kiri melalui bundaran kecil menuju Bypass.
“Artinya tidak mengikuti jalan provinsi yang sudah ada,” kata legislator dari fraksi Gerindra tersebut.
Jalur Baru Berpotensi Boros dan Berisiko
Selain itu, Irwan mempertanyakan mengapa pemerintah daerah tidak pernah memaparkan masterplan pembangunan jalur dua Perkotaan Gerung kepada DPRD. Padahal, menurutnya, perubahan trase tersebut berdampak pada kebutuhan pembebasan lahan baru. Kondisi itu berpotensi menambah beban anggaran daerah.
Ia menilai, langkah tersebut kurang tepat. Sebab, pemerintah sudah memiliki jalur provinsi yang hanya membutuhkan pelebaran. “Kalau membuka jalur baru, pemerintah harus membebaskan lahan lagi. Itu jelas menambah biaya,” ujarnya.
Di sisi lain, Irwan juga mengingatkan potensi risiko keselamatan lalu lintas. Menurutnya, keberadaan dua ruas jalan yang berdekatan dapat memicu kecelakaan. Karena itu, ia meminta tim perencana mengevaluasi kembali desain jalan. Khususnya pada titik bundaran kecil yang rencananya menuju Bypass.
“Kami berharap tim perencana mengkaji ulang titik tersebut,” katanya.
Pembebasan Lahan Sudah Kondusif
Meski mengkritik desain jalur, DPRD Lobar Dapil Lobar 1 (Gerung- Kuripan) tersebut memastikan tetap mendukung pembebasan lahan dari Baitul Atik hingga Babussalam. Menurutnya, proses pembebasan lahan berjalan baik dan mendapat dukungan masyarakat.
Lebih lanjut, Irwan menyatakan mendukung pemerintahan baru melanjutkan program pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia menilai pergantian kepemimpinan tidak boleh menghentikan program strategis yang sudah berjalan.
“Program yang baik dan bermanfaat harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Irwan menyebut sejumlah proyek strategis layak diteruskan. Di antaranya jalur dua Baitul Atik- Kuripan, Pasar Modern Gerung, Sekolah Rakyat, Islamic Center, serta Ruang Terbuka Hijau Gunungsari.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut layak mendapat dukungan karena sebagian besar menggunakan dana APBN maupun APBD Provinsi NTB.
“Kalau infrastruktur itu bisa mendorong ekonomi dan pembangunan Lombok Barat, tentu kami mendukung,” tegasnya. (*)
