Sumbawa Barat (NTBSatu) โ Gelombang desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memuncak melalui rencana aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan massa dari berbagai elemen jadwalnya akan berkumpul di kawasan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada Selasa pagi, 2 Juni 2026.
Aksi serentak ini menjadi puncak kulminasi atas kekecewaan masyarakat terhadap sikap pemerintah pusat terkait penundaan pemekaran wilayah. Momentum tahun 2026 dinilai sangat krusial demi mengejar target pembahasan regulasi penataan daerah di tingkat nasional.
Presiden Presidium Aliansi PPS Se-Pulau Sumbawa, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, mengonfirmasi pergerakan massa akan berpusat di gerbang logistik KSB. Pihak penyelenggara memastikan arus gerakan ini murni lahir dari dorongan moral masyarakat bawah.
โEstimasi seluruh massa yang akan turun besok diperkirakan mencapai di atas tiga ribu orang. Mobilisasi ini dilakukan secara besar-besaran karena mencakup massa gabungan dari wilayah selatan. Termasuk wilayah Lunyuk,โ ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 1 Juni 2026.
Pihak aliansi menegaskan, langkah turun ke jalan diambil setelah jalur diplomasi formal ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum membuahkan hasil. Janji pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah, tidak kunjung terealisasi hingga pertengahan tahun ini.
“Tahapan ini sebenarnya sudah kami sampaikan ke Kemendagri melalui jalur dialog baik-baik. Rencananya, mereka akan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah bersama Komisi II DPR RI,” jelasnya.
Menurut mereka, regulasi tersebut merupakan kunci utama untuk membuka keran moratorium daerah otonomi baru. Tanpa adanya pembahasan draf desain besar tersebut, perjuangan pemekaran daerah di seluruh Indonesia akan tetap tertahan.
“Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah tersebut, itu the key of challenge-nya dari moratorium. Kalau tanpa itu enggak bisa dibuka moratorium karena itu desain besar penataan daerah se-Indonesia,” tegasnya.ย
Desakan ini sengaja dimaksimalkan pada tahun 2026 agar tidak kehilangan momentum tahapan penilaian. Aliansi memproyeksikan status persiapan wilayah perlu segera disahkan demi memulai proses penilaian fiskal dan potensi daerah.
“Kami mengejar target di tahun 2026 karena periode 2027 hingga 2030 merupakan masa penilaian. Jika moratorium dibuka, wilayah persiapan akan diuji selama tiga tahun dari sektor fiskal, PAD, serta potensi lainnya sebelum disahkan menjadi provinsi tetap,” urai Sahril.
Dinas Perhubungan Bersiaga Cegah Hambatan Lalu Lintas
Rencana mobilisasi ribuan demonstran di fasilitas vital penyeberangan ini memicu respons cepat dari otoritas perhubungan setempat. Pemerintah daerah langsung menyiapkan skema mitigasi guna mencegah terjadinya kemacetan panjang di area pelabuhan.
Dinas Perhubungan Sumbawa Barat memastikan pengawalan ketat akan dilakukan di sepanjang jalur menuju gerbang pelabuhan. Langkah pengamanan ini diambil demi menjamin hak pengguna jasa penyeberangan umum tetap terlayani dengan baik.
Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa Barat, Suharno menyatakan sudah menginstruksikan personel teknis untuk bersiaga di titik-titik rawan. Manajemen arus kendaraan di jalan raya akan dikelola secara terpadu bersama aparat kepolisian.
โKami memastikan personel pengamanan akan diterjunkan secara maksimal di lapangan. Dinas Perhubungan juga membentuk tim penanganan lalu lintas terpadu bersama Sat Lantas Polres,โ katanya.
Selain menyiagakan posko pemantauan, pihaknya juga mengerahkan armada khusus untuk menyisir potensi hambatan lalu lintas di jalur utama. Ia mengimbau, pengguna jasa penyeberangan lintas Poto Tano-Kayangan tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
โDinas Perhubungan mengerahkan dua unit armada patroli serta sepuluh personel lalu lintas untuk mengamankan operasional di lapangan,โ tambah Suharno. (*)
