Dua Warga KSB Jadi Korban TPPO, Bupati Amar Perkuat Pengawasan hingga Desa
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Penanganan dua kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi peringatan serius bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., membuka langsung Sosialisasi Pencegahan TPPO Tahun 2026 di Kedai Sawah KTC, Selasa, 8 September 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, khususnya para pencari kerja, terhadap bahaya rekrutmen non-prosedural ke luar negeri.
Agenda ini menghadirkan narasumber dari BP3MI NTB Made Setyaningrum, Aiptu Susilo dari Polres Sumbawa Barat, serta Riski Dwi Hadiputra dari Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menegaskan, pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh elemen hingga tingkat desa. Ia meminta para pejabat wilayah memasang mata dan telinga demi mengawasi pergerakan warga.
“Kita harus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Jangan sampai karena tergiur janji manis atau proses yang serba cepat, akhirnya justru menjadi korban penipuan dan eksploitasi di negeri orang,” kata Bupati Amar, Selasa, 8 September 2026.
Pemerintah daerah mengarahkan penguatan pengawasan sejak dari lingkungan tempat tinggal warga. Langkah ini bertujuan memastikan setiap rencana keberangkatan tenaga kerja menempuh jalur resmi pemerintah.
“Saya meminta para camat, kades, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memasang mata serta telinga di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada lagi warga kita yang terbujuk rayu lalu berangkat secara non-prosedural,” tegasnya.
Janjikan Kerja Luar Negeri
Kepala Disnakertrans Sumbawa Barat, Slamet Riadi, mengungkapkan dua kasus TPPO yang saat ini masuk tahap penanganan pemulangan. Kasus pertama menimpa Rosita binti Hamzah asal Desa Kemuning yang terdampar di Libya setelah sebelumnya menerima janji bekerja di Dubai.
Kasus kedua menimpa warga Desa Marente yang menerima iming-iming posisi guru di Brunei Darussalam. Namun, pihak perekrut justru mempekerjakannya di Malaysia. Pemerintah daerah bersama KBRI Kuala Lumpur kini mengoordinasikan proses pemulangan korban.
Dua korban TPPO yang telah berhasil kembali ke tanah air juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Nur Hayati dan Tiara Salwa asal Kecamatan Seteluk yang resmi kembali usai kepulangan dari Libya.
Slamet menegaskan, pelibatan perangkat desa menjadi kunci utama pencegahan TPPO di lapangan. Kepala desa dan lurah merupakan pihak yang paling memahami dinamika keberangkatan warga di wilayahnya.
“Lurah dan kepala desa merupakan orang yang paling paham terhadap kondisi masyarakatnya. Kapan masyarakatnya tidak ada di tempat atau akan pergi pasti teman-teman di desa bakal mengetahuinya,” ujar Slamet. (*)
