Mataram (NTBSatu) – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, dipastikan kembali berkurang tahun ini. Sebanyak 185 ASN memasuki masa purnatugas atau pensiun, dengan persentase kelulusan berasal dari tenaga pendidik atau guru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono membenarkan data tersebut. “Ada 185 (yang pensiun tahun ini). Dominasi guru, masih tenaga pendidik masih,” ujarnya, Selasa, 19 Mei 2026.
Berkurangnya ratusan pegawai ini memicu kekhawatiran mengenai idealnya proporsi beban kerja di lapangan. Kendati demikian, Taufik menepis anggapan, situasi ini akan membuat pelayanan publik atau aktivitas belajar mengajar menjadi tidak ideal.
Menurutnya, kekurangan tenaga pendidik akibat pensiun sejauh ini masih dapat pemerintah atasi melalui keberadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Paruh Waktu. Serta, guru honorer yang masih aktif mengajar.
“Bukan semakin enggak ideal sebenarnya. Kalau guru sekarang ada paruh waktunya, ada yang PPPK-nya, dan ada masih beberapa yang mengajar itu statusnya masih honorer. Jadi masih bisa teratasi,” jelasnya.
Mengenai persentase komposisi ASN Pemkot Mataram saat ini, Taufik memaparkan, posisi PNS masih mendominasi formasi kepegawaian daripada tenaga non-PNS maupun PPPK. “Masih PNS yang gede. (Persentasenya) masih 65 persen dibanding 35 persen. 65 persen yang PNS,” urai Taufik.
Mengenai regulasi dan wacana penempatan guru ke depan, termasuk status guru non-ASN, pihak BKPSDM Kota Mataram memilih untuk tetap menunggu arahan dan kebijakan resmi dari Pemerintah Pusat. Taufik optimistis, setiap regulasi baru nantinya pasti akan disertai dengan solusi terbaik bagi daerah.
Secara keseluruhan, saat ini jumlah total ASN di Kota Mataram yang mencakup PNS dan PPPK tercatat berada di angka 5.940-an pegawai. Keterbatasan jumlah ini pemerintah siasati dengan memaksimalkan formasi yang ada, sembari menunggu persetujuan usulan formasi baru dari Pemerintah Pusat.
Sorotan DPRD Kota Mataram
Berkurangnya ratusan pegawai ini seakan mempertegas potret ketimpangan distribusi and krisis tenaga teknis di Pemkot Mataram. Situasi ini selaras dengan sorotan tajam dari DPRD Kota Mataram yang melihat, adanya kelangkaan pegawai kompeten untuk memegang posisi strategis, seperti bendahara dan penginput data.
“Sekarang kita krisis tenaga teknis. Cari bendahara saja susah, cari orang yang bisa menginput data teknis juga sulit. Sementara di sisi lain, kita lihat banyak sekali pegawai yang hanya duduk-duduk di selasar karena tidak punya keahlian (tupoksi) yang jelas,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi.
Dewan menilai, masalah utama kepegawaian di Mataram bukan pada kuantitas, melainkan kualitas dan ketimpangan distribusi. Di Sekretariat DPRD misalnya, ia menilai, jumlah pegawai sangat banyak. Namun produktivitasnya masih jauh dari harapan, karena penumpukan di posisi administrasi umum tanpa kontribusi nyata pada tugas teknis yang berat.
“Masalahnya bukan jumlahnya yang kurang, tetapi kualitas dan distribusinya yang tidak pas. Kita butuh orang yang bisa kerja teknis, bukan sekadar ada di kantor tetapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan,” tambah Parhi. (*)
