Wali Kota Mataram Bantah Isu Pokir Fiktif, Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Diklaim Terverifikasi
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan, seluruh program pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk yang bersumber dari dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD telah melalui proses verifikasi yang ketat.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menegaskan, tidak ada Pokir fiktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan program 2026.
Menurut Mohan, pemerintah telah menyaring dan menyelaraskan setiap usulan program dengan kebijakan strategis daerah serta berbasis pada data kemiskinan yang dipetakan secara rinci. Dengan pendekatan tersebut, intervensi yang dilakukan diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Semua sudah melalui prosedur yang jelas. Tidak ada program yang berjalan di luar koridor kebijakan. Pokir yang dieksekusi harus relevan dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini dilakukan secara lebih terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program terbagi dalam sejumlah klaster sesuai dengan permasalahan sosial, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk mendukung berbagai program. Mulai dari bantuan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggaran Penanganan Kemiskinan 2026
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengungkapkan, total anggaran penanganan kemiskinan pada 2026 mencapai sekitar Rp64 miliar. Meningkat dari sekitar Rp54 miliar pada tahun sebelumnya.
“Anggaran tahun ini lebih besar. Kami arahkan ke program prioritas seperti pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan bantuan sosial kemasyarakatan,” katanya.
Di tengah mencuatnya isu Pokir “siluman”, Mohan menegaskan, telah ada kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif agar seluruh program tetap berada dalam satu koridor kebijakan. Ia menilai, sinkronisasi ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram tercatat sebesar 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah menargetkan, angka tersebut dapat nol persen paling lambat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Yang terpenting, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mohan. (*)
