200 Formasi CPNS Pemkot Mataram Mandek, Rekrutmen Pegawai Koperasi Merah Putih Jadi Prioritas Pusat
Mataram (NTBSatu) – Rencana pembukaan 200 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram 2026, hingga kini belum menunjukkan perkembangan.
Pemkot Mataram masih menunggu kepastian regulasi dan arahan dari Pemerintah Pusat, terkait pelaksanaan rekrutmen formasi baru tersebut.
Pemerintah Pusat dikabarkan saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian proses rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih, yang tengah berlangsung secara nasional.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufiq Priyono mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mandeknya proses rekrutmen CPNS daerah.
“Kemungkinan rekrutmen CPNS pemerintah daerah setelah proses rekrutmen Koperasi Merah Putih ini selesai,” ujar Taufiq Priyono, Jumat, 22 Mei 2026.
Adapun program tersebut membuka sekitar 30 ribu formasi untuk posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun statusnya beradai di bawah BUMN Agrinas Pangan Nusantara melalui skema kontrak kerja.
Proses pendaftaran telah berlangsung pada 15 hingga 24 April 2026 melalui portal Panselnas BKN. Saat ini tahapan seleksi telah memasuki proses lanjutan setelah seleksi administrasi, dengan sekitar 483.648 pelamar lolos dan bersiap mengikuti tes kompetensi berbasis CAT serta pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan.
Di Kota Mataram sendiri, program Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh wilayah kelurahan. Saat ini, tercatat sebanyak 50 Koperasi Merah Putih telah berdiri dan tersebar di 50 kelurahan di Kota Mataram.
185 ASN Pemkot Mataram Masuki Masa Pensiun
Sementara itu, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram kembali berkurang tahun ini. Sebanyak 185 ASN memasuki masa purnatugas atau pensiun, dengan jumlah terbanyak berasal dari tenaga pendidik atau guru.
Meski demikian, BKPSDM memastikan, kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun proses belajar mengajar di sekolah. Ia menilai, kekurangan tenaga pendidik masih dapat pemerintah antisipasi melalui keberadaan guru Paruh Waktu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga honorer yang masih aktif mengajar.
“Untuk tenaga guru masih bisa teratasi karena ada guru Paruh Waktu, PPPP, dan beberapa tenaga honorer yang masih aktif mengajar,” jelasnya.
BKPSDM Kota Mataram mencatat, jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK saat ini berada di kisaran 5.940 pegawai. Dari jumlah tersebut, komposisi ASN masih Pegawai Negeri Sipil dominasi dengan rasio sekitar 65 persen. Sedangkan, 35 persen lainnya merupakan non-PNS atau PPPK.
Taufiq menambahkan, pemerintah daerah tetap menunggu arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait penataan tenaga ASN dan pembukaan formasi CPNS baru di daerah.
“Setiap regulasi tentu akan disertai solusi. Karena itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” tambah. (*)
