Mataram (NTBSatu) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram memastikan 68 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald mengatakan, hal itu betujuan untuk menjamin kelayakan dan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data terakhir, terdapat 68 unit SPPG di Kota Mataram. Mayoritas telah aktif beroperasi.
“Sudah sekitar 60-an unit. Yang jelas itu sudah mulai beroperasi dan saya pastikan semua mempunyai SLHS,” ujarnya, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia memastikan, Dinas Kesehatan mendukung penuh keberlanjutan program MBG ini dengan terus memantau dan memproses kepemilikan SLHS bagi setiap SPPG yang mengajukan izin operasional.
“Kami patikan setiap yang mengajukan izin operasional SPPG, harus mengurus SLHS-nya,”tambahnya.
Tiga Catatan untuk Korwil BGN
Guna memberikan jaminan SLHS, pihaknya aktif memberikan masukan dan kritik melalui Forum Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Mataram. Forum ini melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, hingga unsur Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kejaksaan.
Emirald meminta agar Korwil BGN Kota Mataram melakukan perbaikan manajemen operasional sampai tingkat bawah.
“Jangan hanya perbaikan di tingkat nasional, ternyata di sini tidak dilakukan upaya perbaikan. Kami minta korwil untuk memantau dan melakukan pengelolaan manajerial yang lebih baik di Kota Mataram,” tegasnya.
Ia juga menekankan tiga poin utama untuk Korwil Kota Mataram dan jajaran Kepala SPPG.
Pertama, penjadwalan distribusi BGN agar transparan dan disiplin dalam mencantumkan jadwal pemenuhan atau distribusi menu makanan.
Kedua, ia meminta Korwil untuk memantau Atensi Program Stunting (Kelompok 3B) secara rutin dalam penyuplaian gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Terakhir, Emirald meminta BGN melakukan pemetaan Kelompok Wanita Tani (KWT) lokal. Tujuannya, untuk rantai pasok bahan makanan dan menggandeng KWT yang ada di setiap kelurahan dan lingkungan se-Kota Mataram.
“Kami minta Korwil memetakan KWT di lingkungan dan kelurahan agar masuk menjadi penyuplai bahan makanan. Ini penting supaya program MBG mendongkrak perekonomian masyarakat lokal,” tutupnya. (*)
