Kota Bima (NTBSatu) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima sukses mencatatkan capaian membanggakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga penyelenggara pemilu ini berhasil meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,57 dengan Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026.
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb menegaskan, capaian gemilang ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja jajarannya.
Pihaknya menggelar survei ini sepanjang periode Januari hingga Juni 2026 dengan menyasar berbagai lini layanan utama.
“Pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Alhamdulillah kami berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai keseluruhan 90,57,” ujar Suaeb.
Tim survei melibatkan 101 responden. Terdiri atas 68 laki-laki dan 33 perempuan dari beragam latar belakang pekerjaan serta tingkat pendidikan.
Mereka memberikan penilaian objektif terhadap enam jenis layanan publik utama yang KPU Kota Bima kelola.
Dari seluruh sektor, Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik sukses mendominasi dengan skor tertinggi mencapai 91,25.
Menyusul di belakangnya, Layanan Kerja Sama mengantongi nilai 91,08, sedangkan Layanan Pengaduan Masyarakat meraih 90,96.
Tiga Program Lain dengan Mutu Prima
Tiga program lainnya juga mencatatkan mutu pelayanan prima, yakni Layanan PPID/Permintaan Data (90,44), Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (90,40), serta Layanan Pendidikan Pemilih (89,31).
Merespons hasil positif tersebut, KPU Kota Bima menyampaikan apresiasi mendalam kepada warga yang telah berpartisipasi memberikan masukan.
Suaeb menyatakan, keberhasilan ini lahir dari kerja keras seluruh tim dalam membangun budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel lewat semangat MATUPA, MATAHO ro MARASO.
Kendati mengantongi predikat Sangat Baik, KPU Kota Bima menegaskan tidak akan terlena dengan zona nyaman.
Mereka berkomitmen memanfaatkan hasil SKM ini sebagai pijakan evaluasi berkala. Tujuannya untuk menyempurnakan prosedur birokrasi, memperluas akses informasi digital, hingga memperkuat kompetensi petugas di lapangan.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi penyelenggara pemilu. Kami berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pada periode-periode berikutnya. Sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin prima, mudah diakses, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkas Suaeb. (*)
