Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengajukan usulan penyesuaian belanja dan pendapatan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Senin, 31 Agustus 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan sejumlah target indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga Indeks Reformasi Birokrasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji, menyampaikan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Fakhrunraji membeberkan, evaluasi pembangunan menunjukkan hasil yang timpang. Sektor sosial seperti ketahanan pangan dan kerukunan umat beragama mencatatkan tren positif, namun jika meninjau pada sektor penggerak ekonomi, trennya justru melambat.
“Masih terdapat sejumlah indikator pembangunan yang memerlukan perhatian dan percepatan. Di antaranya seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi,” ujar Fakhrunraji.
Guna merespons kondisi tersebut, Pemkot Bima mengusulkan kenaikan alokasi anggaran pada tiga komponen utama APBD 2026. Di antaranya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Fokus Lima Agenda Prioritas
Tambahan dana ini akan terpusat pada lima agenda prioritas. Di antaranya: percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur perkotaan, penguatan kualitas lingkungan, SDM, serta reformasi birokrasi. Sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap mendapat porsi alokasi.
“Ketiga komponen tersebut secara umum mengalami peningkatan dan akan disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Fakhrunraji.
Pemkot Bima menilai, penyesuaian postur anggaran menjadi kunci agar kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Fakhrunraji berharap, pembahasan teknis bersama DPRD dapat berjalan efektif sehingga perubahan APBD 2026 segera disahkan.
“Melalui pembahasan perubahan KUA dan PPAS ini, kami berharap proses penganggaran dapat semakin terarah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah Fakhrunraji.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran ini menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemkot Bima berharap, langkah ini mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memastikan hasil program daerah dapat langsung masyarakat Kota Bima rasakan secara berkesinambungan. (*)
