Kota Bima (NTBSatu) – Penanganan stunting di tingkat daerah membutuhkan pendekatan konvergensi dari berbagai instansi. Berdasarkan data pemutakhiran, tercatat sebanyak 4.891 Keluarga Berisiko Stunting (KBS) di Kota Bima yang menjadi sasaran pendataan dan intervensi pencegahan.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menegaskan fokus utamanya berada pada aspek pencegahan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas para penyuluh di lapangan.
Kepala BPPKB, Ichwanul Muslimin menjelaskan, pihaknya memegang porsi sekitar 30 persen dalam penanganan stunting, sementara porsi terbesar berada di ranah medis Dinas Kesehatan. “Stunting, urusan kami itu sebenarnya 30 persen. Pendekatan yang kami lakukan hanya komunikasi, informasi, dan edukasi,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Guna menjalankan fungsi edukasi tersebut, DPPKB mengandalkan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan para kader di tingkat masyarakat. Para petugas lapangan ini aktif mendatangi warga secara langsung untuk melakukan edukasi dan pendataan keluarga berisiko stunting. “Mereka memang visit dari rumah ke rumah. Tidak by survey, mereka dari rumah ke rumah,” tegasnya.
Meski demikian, pelaksanaan penyuluhan di lapangan kerap menemui kendala sosial, seperti adanya penolakan atau pemahaman masyarakat yang kurang tepat terkait program pencegahan dan KB. Evaluasi tersebut mendorong dinas untuk memprioritaskan peningkatan keterampilan komunikasi para kader.
“Kalau kita bilang banyak tidak, cuma kan kadang-kadang kalau saya turun ke lapangan ada aja keluhan dari kader. Ternyata teknik di dalam memandu tuh kadang-kadang menjadi kunci,” ungkapnya.
Ia menilai, efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis petugas saat berinteraksi dengan warga. Karena itu, pembekalan materi serta teknik memandu penyuluhan terus dilakukan secara intensif.
“Bagaimana menyiapkan mereka ini menjadi penyuluh yang berkualitas itu tentu kami upgrade terus, kami kasih pelatihan. Ada cara-cara kita agar bisa masyarakat terima, misalnya di aspek pendasaran seperti senyum, sapa, salam, hingga penggunaan media bantu dan teknik mengajak, bukan memaksa,” pungkasnya. (*)
