Mataram (NTBSatu) – Polemik pernyataan Plt Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, soal dugaan manuver politik Lalu Ahmad Zaini (LAZ) memasuki babak baru.
Kali ini, DPD Partai Gerindra NTB membantah klaim tersebut dan mendesak Muazzim menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Sebelumnya, Muazzim mengungkapkan LAZ sempat ingin bergabung ke Partai Gerindra. Bahkan, ia menyebut LAZ telah melobi Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Namun, pernyataan itu memicu respons keras dari Gerindra NTB.
Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB, Sudirsah Sujanto menilai, Muazzim tidak semestinya menyeret nama Gerindra dalam persoalan internal PAN. Menurutnya, pernyataan tersebut justru memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Pak Muazzim selaku petinggi PAN tidak elok mengaitkan LAZ dengan Gerindra, apalagi menyebut pimpinan Gerindra,” katanya, Minggu, 2 Agustus 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika tujuan pernyataan itu untuk menjelaskan posisi PAN, seharusnya Muazzim tidak melibatkan partai lain.
Bantah Dasco Kenal LAZ
Di sisi lain, Sudirsah juga membantah pernyataan yang menyebut Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengetahui atau terlibat dalam komunikasi dengan LAZ. Ia menilai, klaim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
“Pak Dasco pasti tidak pernah tahu siapa LAZ. Beliau mengurusi banyak sekali urusan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Muazzim tidak menyampaikan pernyataan yang dapat memunculkan asumsi liar di ruang publik. Selain itu, ia menilai pejabat publik harus memastikan setiap pernyataan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya membantah, DPD Gerindra NTB juga meminta Muazzim menyampaikan permintaan maaf kepada Partai Gerindra dan Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Sudirsah, langkah tersebut penting untuk meluruskan informasi yang telanjur berkembang di masyarakat.
“Kami meminta yang bersangkutan meminta maaf kepada Partai Gerindra dan Pak Dasco,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, seorang anggota DPR RI sekaligus pimpinan partai harus menjaga etika komunikasi politik. Sebab, setiap pernyataan pejabat publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga maupun partai politik.
Singgung Momentum Kasus OTT
Lebih jauh, Sudirsah menyayangkan munculnya pernyataan tersebut ketika LAZ sedang menghadapi proses hukum di KPK. Menurutnya, persoalan hukum yang menimpa kader sebuah partai tidak semestinya menyeret nama partai lain tanpa bukti yang jelas.
“Jangan sampai musibah hukum kader justru menyeret partai lain dan pimpinan kami di DPP,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Muazzim Akbar sebelumnya menyatakan LAZ sempat ingin berpindah ke Gerindra dan mendekati Dasco sebelum terjaring OTT KPK. Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan internal PAN mengenai posisi Ketua DPW NTB setelah LAZ menjalani proses hukum sebagai tersangka dugaan korupsi.
Kini, bantahan dari Gerindra NTB membuat polemik tersebut semakin memanas dan berpotensi memunculkan dinamika baru di antara dua partai politik tersebut. (*)
