Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima merancang proyeksi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 sebesar Rp2,09 triliun. Angka pengeluaran tersebut tercatat melampaui target penerimaan daerah yang dipatok sebesar Rp2,06 triliun, sehingga memunculkan selisih sekitar Rp25,6 miliar.
Rincian dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 menetapkan target pendapatan daerah senilai Rp2.066.128.660.188,82, sedangkan rencana alokasi pengeluaran belanja daerah sebesar Rp2.091.728.660.188,82.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Warman, menegaskan peran vital dokumen rancangan anggaran tersebut dalam memandu alokasi APBD.
“KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Warman saat memberikan keterangan pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia menambahkan, dokumen ini memuat pedoman utama bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk menyepakati arah kebijakan serta memprioritaskan program pembangunan daerah.
Kebijakan anggaran tahun 2027 berfokus pada empat pilar pembangunan utama yang krusial. Di antaranya adalah penataan birokrasi, peningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana fisik, dan pemulihan ekonomi kawasan.
Pada sektor pemerintahan, pemerintah daerah mendorong integrasi layanan publik berbasis digital demi mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata. Sementara itu, program penguatan SDM Bima mengarah pada pembenahan layanan kesehatan. Kemudian juga peningkatan mutu pendidikan agar masyarakat semakin maju dan berdaya saing.
Targetkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk membangun sarana dasar dan menunjang wilayah strategis. Warman menekankan, keberlanjutan sektor fisik ini dengan menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita targetkan peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi,” tutur Warman.
Di sisi lain, penguatan kemandirian ekonomi lokal melalui pengoptimalan sektor unggulan kawasan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta pemberdayaan UMKM. Mengenai penguatan sektor usaha rakyat ini, Warman menggarisbawahi upaya penguatan ekonomi lokal di berbagai sektor.
“Untuk peningkatan ekonomi lokal, kita lakukan dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis potensi unggulan daerah. Sebagai pijakan prioritas belanja daerah Kabupaten Bima pada 2027,” tandasnya. (*)
