Lombok Barat (NTBSatu) – Tarmizi tidak mengenal politik dari ruang sidang. Ia mengenalnya dari jalanan, kampus, dan ruang-ruang konsolidasi mahasiswa.
Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat itu tumbuh dari keluarga petani dan pedagang. Ia lahir di Desa Sandik pada 21 November 1980. Tarmizi merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara. Tiga kakaknya meninggal ketika masih kecil.
Ayahnya menekuni pertanian sekaligus berdagang. Ibunya berasal dari keluarga petani yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Namun, kondisi tersebut justru membentuk pandangan keluarganya terhadap pendidikan. Ayahnya ingin mengubah masa depan keluarganya melalui pendidikan.
“Bapak saya memang punya prinsip untuk merubah status sosial dari keturunan,” cerita Tarmizi kepada NTBSatu, 19 Agustus 2026 yang lalu.
Prinsip itu kemudian membawa Tarmizi keluar dari Sandik. Ia melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta setelah menyelesaikan sekolah dasar.
Ia sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Halimy, Sesela. Pendidikan tersebut hanya berlangsung kurang dari dua tahun.
Pada 1993-1994, Tarmizi kemudian berangkat ke Yogyakarta. Ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah di kota pelajar itu. Pemikiran aktivismenya juga tumbuh mulai dari situ.
Setelah itu, ia bersekolah di SMU Kolombo. Sekolah tersebut berada di bawah Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA). Lingkungan Yogyakarta mempertemukan Tarmizi dengan dinamika politik yang jauh lebih keras. Saat itu, Indonesia memasuki penghujung Orde Baru.
Ia menjadi saksi langsung gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar. Situasi tersebut ikut membentuk keberanian politiknya.
“Suasana eskalasi politik nasional lagi keras-kerasnya memang pada waktu itu,” ujarnya.
Tarmizi kemudian aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia tidak memilih organisasi intra kampus sebagai ruang utama perjuangannya. Ia bergabung dengan Serikat Keluarga Mahasiswa atau Sekam. Organisasi tersebut menghimpun mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Pada 1999, Tarmizi dipercaya menjadi ketua organisasi tersebut. Posisi itu membawanya masuk dalam jaringan gerakan mahasiswa lintas kampus. Jaringan tersebut bernama Solidaritas Keluarga Mahasiswa Yogyakarta. Organisasi itu menghimpun mahasiswa dari sekitar 13 kampus.
Tarmizi tidak sekadar mengurus kegiatan mahasiswa. Ia mulai terlibat dalam isu-isu publik yang menyentuh kelompok marginal. Mereka mengangkat persoalan kemiskinan kota dan akses pendidikan. Pendidikan murah dan pendidikan gratis menjadi salah satu isu perjuangannya.
Gerakan tersebut juga menyentuh persoalan demokrasi. Mereka mendorong perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mereka juga mengkritik dominasi militer dalam kehidupan sipil. Kebebasan pers menjadi bagian lain dari agenda gerakan.
“Isu-isu kita waktu itu tentang hak asasi manusia dan demilitarisasi sipil,” ungkapnya.
Dari Yogyakarta ke Lombok
Perjalanan aktivisme Tarmizi kemudian membawanya kembali ke Lombok. Ia mendapat tugas membangun dan memperkuat jaringan organisasi mahasiswa di daerah asalnya.
Ia juga sempat menjalankan aktivitas organisasi di Semarang dan sejumlah daerah. Jaringan gerakannya terbentang hingga Surabaya, Jambi, Lampung, Medan, Riau, dan Manado. Jejaring itu juga menjangkau Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, serta sejumlah kampus lainnya.
Di Mataram, Tarmizi berhubungan dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM). Ia tidak mengklaim sebagai pendiri organisasi tersebut. Namun, ia ikut menjaga kesinambungan jaringan gerakan mahasiswa. Ketika sejumlah organisasi pecah, ia memilih mengonsolidasikan kembali para kader.
Ia bahkan menetap cukup lama di lingkungan kampus. Gedung PKM Universitas Mataram pernah menjadi salah satu tempat tinggalnya. Selama sekitar delapan bulan, ia fokus menjaga kader mahasiswa tetap berada dalam jalur organisasi.
Tujuannya bukan sekadar mempertahankan organisasi. Tarmizi ingin menjaga agar aktivis muda tidak kehilangan orientasi perjuangan.
“Tujuan saya agar mereka ini tidak disorientasi, karena memang banyak yang sudah kehilangan arah waktu itu,” katanya.
Dari proses tersebut, sejumlah aktivis yang pernah berinteraksi dengannya kemudian menempuh berbagai profesi. Ada yang menjadi akademisi, jurnalis, pejabat, hingga penyelenggara pemilu.
Tarmizi melihat perjalanan itu sebagai bagian dari proses kaderisasi. Ia ingin dunia aktivisme tetap menjadi bagian dari perjalanan mereka.
Idealisme Tidak Hilang, Cara Berubah
Menjadi aktivis ternyata tidak membuat Tarmizi selamanya hidup dalam dunia pergerakan. Pernikahan pada 2009 membuatnya mulai melihat kehidupan dari perspektif berbeda.
Ia mulai mempertimbangkan keluarga dalam setiap keputusan. Idealisme tetap bertahan, tetapi cara memperjuangkannya berubah.
“Dunia aktivisme saya tahun itu mungkin sudah tak jadi prioritas. Akan tetapi cara pandangnya, idealismyanya tidak redup,” ujarnya.
Menurut Tarmizi, idealisme tidak hilang setelah seseorang berkeluarga. Perubahan terjadi pada cara seseorang menempatkan idealisme tersebut.
Perjalanan akademiknya juga berlangsung tidak sederhana. Ia menempuh kuliah Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Mataram. Proses itu sempat terhambat karena sejumlah kewajiban akademik.
Pada 2010, ia mendaftarkan diri untuk yudisium. Namun, kampus mengembalikan berkasnya karena masih ada mata kuliah wajib. Situasi tersebut membuatnya harus kembali menyelesaikan kewajiban akademik. Pada saat bersamaan, ia sudah menjalani kehidupan rumah tangga.
Dari Aktivisme ke Advokasi
Setelah melewati fase gerakan mahasiswa, Tarmizi tidak langsung masuk politik praktis. Ia lebih dulu masuk ke dunia advokasi hukum. Ia menjadi bagian dari Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusa Tenggara Barat (NTB). Bersama sejumlah tokoh, ia membangun kerja-kerja advokasi.
Di LBH NTB, ia mengerjakan berbagai program kelembagaan. Ia juga terlibat dalam kerja advokasi untuk masyarakat. Perjalanan itu menjadi jembatan antara idealisme aktivisme dan kerja kelembagaan. Tarmizi mulai bergerak dari aksi jalanan menuju kerja advokasi.
Perubahan itu juga menunjukkan satu hal penting dalam perjalanan politiknya. Ia tidak meninggalkan isu masyarakat ketika meninggalkan dunia aktivisme mahasiswa.
Ruang perjuangannya hanya berubah. Dulu, ia menyuarakan pendidikan gratis melalui aksi mahasiswa. Ia kemudian mengawal kepentingan masyarakat melalui advokasi.
Kini, ia berada di lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat. Perubahan posisi tersebut menghadirkan pertanyaan tentang konsistensi. Apakah idealisme aktivis masih bertahan ketika seseorang masuk politik?
Tarmizi sendiri memberi jawaban melalui perjalanan panjangnya. Baginya, idealisme bukan sekadar cara berteriak di jalanan. Idealisme juga membutuhkan kemampuan membaca perubahan dan memilih ruang perjuangan.
Dari kampus, jalanan, jaringan mahasiswa, lembaga advokasi, hingga parlemen, ruangnya memang berubah. Namun, satu benang merah tetap terlihat. Ia masih berbicara tentang masyarakat, pendidikan, demokrasi, dan kepentingan publik. Perbedaannya, kini ia memperjuangkannya dari balik meja parlemen. (*)
