Lombok Timur (NTBSatu) โ Rencana aksi penutupan Pelabuhan Poto Tano oleh Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) berbuntut panjang hingga ke Pulau Lombok.
Kelompok Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan (GASAK) NTB secara resmi menyatakan sikap menentang rencana pelumpuhan gerbang logistik Sumbawa tersebut. Mereka menilai, aksi pemblokiran sepihak dalam durasi panjang akan melumpuhkan stabilitas ekonomi masyarakat luas.
Sebagai bentuk respons konkret, GASAK NTB telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian di Lombok Timur. Mereka berencana menggelar demonstrasi tandingan guna mengantisipasi dampak dari pergerakan massa di pulau seberang.
Melalui surat bernomor 001/GASAK/I-XV/2026, lembaga advokasi ini menegaskan landasan dasar pelaksanaan aksi merespons eskalasi di Poto Tano. Kelompok ini mengkhawatirkan dampak sistemik jika akses penyeberangan utama dibiarkan terhenti.
โMengingat akan adanya rencana aksi penutupan Pelabuhan Poto Tano Oleh Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 juni 2026 mendatang selama 1 bulan, Maka kami dari Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat Berencana akan melakukan aksi serupa,โ bunyi surat resmi GASAK NTB dengan tanda tangan Direktur Ar Yandis dan Kabid Hukum, Immawan Abdul Aziz.
Dalam dokumen tertulis tersebut, perwakilan massa mengancam akan melumpuhkan tiga titik vital penyeberangan di wilayah Kayangan secara serentak. Langkah penutupan simetris ini sebagai bentuk reaksi langsung di pintu masuk logistik Lombok.
โPenutupan 1. Pelabuhan Penyeberangan PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA Kayangan 2, Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Logistik Kayangan,โ tegas pihak GASAK NTB dalam surat tersebut.ย
Aksi balasan tersebut jadwalnya berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, mulai pukul 14.00 Wita, dengan estimasi kekuatan massa mencapai seratus lima puluh orang. Koridor pergerakan massa akan berpusat dari Simpang Tiga Labuhan Lombok hingga kawasan dermaga penyeberangan.
Munculnya ancaman blokade di pelabuhan kembar ini memicu kekhawatiran terjadinya kelumpuhan total pada urat nadi transportasi laut penghubung Lombok dan Sumbawa. Jalur pasokan bahan pokok dan mobilisasi industri strategis kini berada dalam posisi rawan tersendat.
Dapat Apresiasi Aliansi PPSย ย
Merespons dinamika eksternal yang berkembang di pulau tetangga, pihak Presidium Aliansi PPS memilih menanggapi situasi tersebut secara terbuka. Mereka memandang reaksi kelompok di Lombok merupakan bagian dari dinamika panjang sebuah perjuangan daerah.
Presiden Presidium Aliansi PPS Se-Pulau Sumbawa, Muhammad Sahril Amin Dea Naga menyatakan, pihak aliansi justru memberikan apresiasi atas pergerakan tersebut. Tekanan yang terjadi di kedua sisi pelabuhan dinilai akan mempercepat respons dari pemerintah pusat.
โKami mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika perjuangan panjang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kondisi ini justru akan mempercepat penilaian Pemerintah Pusat melihat potensi pergerakan nyata di tengah masyarakat,โ ujar Sahril Amin kepada NTBSatu, Senin, 1 Juni 2026.
Aliansi PPS menegaskan, komitmen gerakan moral ini tetap berjalan sesuai rencana awal guna mendesak pencabutan moratorium otonomi baru. Target pengesahan status provinsi persiapan pada tahun ini tidak dapat ditawar lagi oleh masyarakat.
โKami mengejar target di tahun 2026 karena periode 2027 hingga 2030 merupakan masa penilaian. Jika moratorium dibuka, wilayah persiapan akan diuji selama tiga tahun dari sektor fiskal, PAD, erta potensi lainnya sebelum disahkan menjadi provinsi tetap,โ tegas Sahril. (*)
