Mataram (NTBSatu) – Beredar pamflet berisi informasi pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa Wilayah (Muslubwil), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB.
Pamflet tersebut beredar menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) KAMMI NTB 2026. Kemunculan Pamflet itu memicu beragam respons di kalangan kader.
Sekretaris Jenderal KAMMI NTB, Muhammad Aulia, mempertanyakan munculnya agenda Muslubwil saat Muswil tinggal menunggu waktu pelaksanaan.
Menurutnya, kepengurusan KAMMI NTB saat ini merupakan hasil Muswil di Sesaot, Lombok Barat. Karena itu, pergantian kepengurusan seharusnya melalui mekanisme organisasi yang telah terjadwalkan.
“Muswil tinggal menghitung waktu. Karena itu kami mempertanyakan kenapa tidak menunggu proses yang sudah kita jadwalkan. Kami berharap dinamika organisasi tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya, Kamis, 2 Juli 2026.
Aulia menduga munculnya agenda Muslubwil berkaitan dengan kepentingan tertentu di tingkat pusat. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut belum dapat ia pastikan. Ia meminta seluruh kader tetap menghormati mekanisme organisasi dan mengutamakan persatuan.
Selain itu, Aulia mengimbau kader KAMMI NTB tidak mudah terprovokasi oleh pamflet maupun informasi yang beredar di media sosial.
“Kalau tujuannya benar-benar memperbaiki KAMMI NTB dengan niat yang tulus, tentu kami menyambut baik. Namun, kalau justru memecah persatuan kader atau dorongan kepentingan tertentu, kami sangat menyayangkan,” katanya.
Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mereka sebut sebagai penyelenggara Muslubwil. Terkhusus terkait beredarnya pamflet tersebut maupun dasar pelaksanaannya.
Sebagai informasi, KAMMI adalah salah satu organisasi mahasiswa eksternal kampus yang berdiri sejak 29 Maret 1998 di Malang, Jawa Timur.
Organisasi ini bermula dari penyelenggaraan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Nasional X pada tahun tersebut. Karena beragam kekhawatiran akan politik nasional masa itu, maka aktivis dakwah kampus mendirikan organisasi untuk menunjang pergerakan mereka.
Salah satu tokoh yang ikut mendirikan organisasi ini sekaligus menjadi orang pertama yang memimpin adalah Fahri Hamzah. Ia merupakan salah satu aktivis 1998 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. (*)
