Lombok Timur

Pemkab Lombok Timur Libatkan Masyarakat Atasi Kelangkaan Elpiji

Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi elpiji tiga kilogram dengan merombak struktur Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan.

Langkah ini lahir menyusul kelangkaan pasokan elpiji dalam beberapa waktu terakhir, sehingga memicu kesulitan bagi masyarakat di wilayah Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyampaikan, permintaan secara langsung saat berada dalam forum dengar pendapat (hearing) bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) di Ruang Rapat pada Senin, 13 April 2026.

IKLAN

“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan keadaan sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji tiga kilogram,” katanya melalui keterangan tertulis pada Senin, 13 April 2026.

Ia menilai, kelangkaan ini sebagai peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Apalagi dengan adanya lonjakan signifikan aktivitas ekonomi masyarakat pada akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama 2026.

Pengawasan Berbasis Masyarakat

Pemkab Lombok Timur akan melibatkan elemen masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas Pengawasan Distribusi.

IKLAN

Perluasan keanggotaan ini sebagai bukti konkret, sekaligus bertujuan agar pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan, mulai dari tingkat yang paling bawah.

Di samping melakukan pengetatan pengawasan, Pemkab Lombok Timur juga memberikan tanggapan terkait tuntutan untuk memberdayakan pengecer.

Pemerintah menilai, keberadaan pengecer sangat strategis karena lebih dekat dengan konsumen terakhir. Sehingga, bisa mengatasi kendala penyaluran di wilayah pedesaan bisa.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan, stok elpiji di Depo Ampenan masih sesuai dengan penetapan jumlah kuota.

“Distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak,” ujarnya.

Usulan Tambahan Kuota

Peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi daerah membuat stok yang sebenarnya cukup menjadi harus dievaluasi kembali.

Sehingga, Pemkab Lombok Timur kembali mengusulkan penambahan stok elpiji tiga kilogram secara resmi pada Pertamina.

Pemerintah berharap, stabilitas pasokan energi bagi masyarakat menengah ke bawah bisa kembali normal dengan integrasi antara penambahan kuota, pemberdayaan pengecer, hingga pengawasan ketat oleh Satgas.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang selama proses penambahan kuota dan proses pembenahan sistem distribusi ini berlangsung.(*)

Artikel Terkait