Sumbawa Barat (NTBSatu) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Pihak dinas memprioritaskan akurasi data pemilih pada 21 desa, guna mencegah potensi sengketa hak pilih warga.
Kepala DPMD KSB, H. Abdul Hamid menjelaskan, langkah awal tersebut melibatkan koordinasi intensif bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami menyesuaikan jumlah TPS Pilkades dengan peta sebaran TPS waktu Pemilu dan Pilkada 2024 lalu,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 19 Juni 2026.
Selanjutnya, DPMD KSB menggandeng KPU setempat guna mendapatkan salinan data pemilih paling mutakhir. Penyerahan data tersebut menjadi landasan kerja bagi panitia pemilihan pada masing-masing wilayah administrasi desa.
Namun, pihak dinas tidak menggunakan data dari KPU secara mentah tanpa adanya verifikasi faktual lapangan. Sebaliknya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) memegang tanggung jawab penuh untuk menyisir kembali seluruh identitas warga.
“Masing-masing desa memiliki petugas pantarlih tersendiri untuk melakukan pendataan pemilih secara valid,” katanya.
Sementara itu, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mengemban tugas krusial dalam tahapan validasi daftar nama pemilih ini. Mereka mendatangi langsung pemukiman warga guna mencocokkan data riil penduduk menjelang hari pencoblosan.
“Pantarlih desa memiliki tugas menghapus nama warga meninggal dunia serta memasukkan daftar nama pemilih pemula,” ujarnya.
Lebih lanjut, validasi lapangan berfokus menyaring warga lokal yang telah memasuki batas minimal usia hak pilih pemilu. Remaja berusia genap 17 tahun pada hari pencoblosan otomatis masuk ke dalam bursa pemilih tetap.
Di sisi lain, masyarakat setempat menyambut baik langkah cepat jajaran panitia dalam mempersiapkan seluruh instrumen pemilihan sejak dini. Sebab, transparansi data sejak awal tahapan mampu meminimalkan kecurigaan publik terhadap kinerja para penyelenggara.
“Bimtek PPKD bersama KPU terjadwal awal bulan depan setelah seluruh panitia tingkat desa terbentuk,” pungkasnya. (*)
