Kota Mataram Masuk Daftar 42 Daerah Khusus Pilot Project Digitalisasi Bansos
Mataram (NTBSatu) — Kota Mataram terpilih masuk dalam daftar 42 kabupaten/kota sebagai lokasi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.
Penunjukan tersebut menunjukkan kesiapan ibu kota Provinsi NTB dalam mendukung transformasi layanan sosial berbasis teknologi. Aksesibilitas dan literasi digital masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah pusat.
Program ini merupakan pengembangan dari uji coba digitalisasi bansos yang sukses berjalan melalui Kabupaten Banyuwangi pada 2025. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah memperluas program ke 42 kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Kota Mataram.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Wibowo mengatakan, tujuan utama digitalisasi bansos adalah memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar berhak. Upaya itu terlaksana melalui pemanfaatan data lintas sektor antarinstansi pemerintah.
“Bagaimana cara memastikan ketepatan sasaran? Maka itu kan memanfaatkan data lintas sektor yang ada di instansi pusat. Dalam hal ini ada delapan kementerian/lembaga yang itu akan saling memanfaatkan data,” ujar Cahyono.
Menurutnya, integrasi data antarkementerian dan lembaga dapat menekan risiko tumpang tindih penerima bantuan sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran.
Cahyono juga menepis anggapan digitalisasi akan membuat proses pengajuan bantuan semakin rumit. Sistem tersebut justru berguna untuk memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan.
“Aplikasi atau layanan digital tersebut bisa digunakan oleh seluruh warga dalam mendaftarkan bantuan sosial, tapi juga akan ada bantuan. Jadi warga bisa memanfaatkan bantuan dari agen pendamping sosial untuk bisa mendaftarkan,” jelasnya.
Skema Pendampingan
Pemerintah, telah menyiapkan skema pendampingan agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses layanan tersebut.
“Kami harapkan bukan berarti itu menambah beban administrasi, bukan menambah prosedur, tapi akan mempermudah dari masyarakat,” tegasnya.
Menurut Cahyono, pemilihan Kota Mataram sebagai daerah percontohan merupakan hasil koordinasi bersama Pemerintah Kota Mataram. Sejumlah indikator menunjukkan kesiapan daerah tersebut untuk menjalankan program nasional itu.
“Karakteristik dari kota ini mungkin relatif aksesibilitasnya sudah terbentuk, kemudian dari literasi warga terhadap digitalnya ini kan sudah mulai terbentuk,” ungkapnya.
Menanggapi penunjukan tersebut, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyebut, program itu menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi transformasi digital.
“Bagi Kota Mataram, penunjukan ini tidak hanya menghadirkan tanggung jawab baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan inovasi,” kata Mohan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan menjadi bukti kesiapan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jika berhasil, Mataram bukan hanya menjadi lokasi uji coba, melainkan contoh nyata bagaimana kesiapan digital daerah dapat menjadi kunci lahirnya pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan agenda evaluasi berkala terhadap seluruh daerah peserta pilot project. Presiden dijadwalkan meninjau langsung pelaksanaan program tersebut pada pekan pertama Juli 2026.
“Jadi, harapannya nanti Kota Mataram ini juga bisa menyampaikan update terhadap sukses penerapan dalam pelaksanaan digitalisasi bansos kepada Pusat,” pungkas Cahyono. (*)
