Sumbawa Besar (NTBSatu) – Aktivitas pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian datang dari delegasi Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang melakukan kunjungan resmi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Kedatangan mereka untuk membahas kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan tambang rakyat tersebut.
Delegasi Amerika Serikat terdiri dari lima orang. Di antaranya, Steven Rice selaku Hydrologist U.S. Department of Interior National Park Service; John McDaniel sebagai Political/Economic Chief U.S. Consulate General Surabaya; Tina Bucton dari U.S. Embassy Jakarta; Rulli Rizki sebagai Economic Specialist U.S. Embassy Jakarta; dan Juliyana Safitri dari U.S. Consulate General Surabaya.
Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot menyampaikan, Kecamatan Lantung saat ini berkembang sebagai salah satu kawasan pertambangan rakyat yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Tambang rakyat di Lantung telah menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, aktivitas ini menjadi alternatif sumber pendapatan bagi warga,” ujar Bupati, Selasa 16 Juni 2026.
Meski demikian, Bupati Jarot menegaskan pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya melihat aspek ekonomi semata. Namun juga terus mendorong pengelolaan pertambangan yang legal dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen mendorong pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, koperasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Kunjungan tersebut, menurut Political/Economic Chief U.S. Consulate General Surabaya, John McDaniel, bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai dinamika yang terjadi di kawasan pertambangan rakyat. Termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kami ingin memahami secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat. Termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat lokal,” kata John McDaniel.
Pentingnya Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Ia menjelaskan, delegasi Amerika Serikat memiliki perhatian terhadap berbagai aspek penting dalam tata kelola pertambangan. Mulai dari keselamatan kerja hingga keberlanjutan lingkungan.
“Kami tertarik melihat bagaimana pengelolaan sumber daya air, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja. Serta, model pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam aktivitas pertambangan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Hydrologist U.S. Department of Interior National Park Service, Steven Rice menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, dampak pertambangan terhadap sumber daya air perlu menjadi perhatian utama.
“Pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan sumber mata air, dan mitigasi dampak lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang,” jelas Steven Rice.
Dalam diskusi yang berlangsung cukup intens, sejumlah perangkat daerah memaparkan kondisi terkini aktivitas pertambangan rakyat di Lantung. Termasuk aspek regulasi, pengawasan lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Serta, langkah-langkah yang sedang ditempuh pemerintah untuk mendukung legalisasi pertambangan rakyat.
Berdasarkan data dan kajian yang berkembang di lapangan, aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pola kerja mereka masih menggunakan metode tradisional dan peralatan sederhana. Sektor ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain masih menyisakan tantangan terkait keselamatan kerja, legalitas usaha, dan potensi dampak lingkungan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan pengembangan sektor pertambangan rakyat harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan.
“Kami ingin manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat tetap terjaga, tetapi keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan lingkungan juga harus menjadi prioritas,” ujarnya. (*)
