Dinas Dikbud Sumbawa Catat Kebutuhan 180 Ruang Kelas Baru, Ratusan Kelas Rusak Jadi PR Revitalisasi
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa mencatat kebutuhan pembangunan ruang kelas baru di tingkat sekolah dasar. Jumlahnya masih mencapai sekitar 180 ruang kelas. Sementara itu, ruang kelas dengan kondisi rusak sedang hingga berat mencapai sekitar 600 ruang kelas.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Husnul Alwan mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan dua skema anggaran untuk menangani perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Yakni melalui APBD dan APBN.
“Di APBD sudah kami anggarkan, tapi sifatnya masih relatif karena banyak sekolah lain juga membutuhkan. Maka kami memakai skema kedua melalui APBN,” jelasnya kepada NTBSatu, Minggu, 24 Mei 2026.
Menurut Husnul, pemerintah pusat saat ini menjalankan Program Revitalisasi sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap, program tersebut mampu memperluas jangkauan bantuan perbaikan sekolah di Kabupaten Sumbawa.
“Untuk tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa menyiapkan sekitar Rp2 miliar dari APBD khusus jenjang sekolah dasar,” ujarnya.
Ia merinci, anggaran itu mencakup rehabilitasi bangunan, pembangunan fasilitas baru, pengadaan mebeler, hingga penataan lingkungan sekolah.
Husnul menjelaskan, jumlah sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa mencapai 379 satuan pendidikan. Idealnya, setiap sekolah memiliki enam ruang kelas.
“Kalau kita rata-ratakan, Bidang SD menangani hampir 3.000 ruang kelas. Nah, kerusakan sedang dan berat itu sekitar 600 sampai 700 ruang kelas. Ini menjadi PR kami untuk selesaikan secara bertahap,” ujarnya.
Terkait bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat, Husnul mengatakan anggaran tahun 2025 untuk Kabupaten Sumbawa sudah terealisasi. Khusus jenjang SD, delapan satuan pendidikan menerima bantuan dengan total anggaran sekitar Rp8 miliar.
Sementara untuk 2026, prosesnya masih berada pada tahap awal. Hingga kini, Kemendikbud baru mengundang dua sekolah dasar di Sumbawa untuk mengikuti verifikasi.
“Kita belum bisa pastikan karena belum MoU. Tapi kami berharap tahapan berikutnya lebih banyak sekolah yang mendapatkan,” katanya.
Kendala Revitalisasi
Husnul mengakui kendala terbesar dalam pengajuan revitalisasi sekolah berada pada sinkronisasi data Dapodik. Menurutnya, banyak data kondisi sarana prasarana sekolah belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data Dapodik menjadi acuan pemerintah pusat untuk menentukan penerima revitalisasi. Banyak sekolah terkendala karena data di Dapodik tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Husnul mengatakan, Dikbud Sumbawa juga menerima bantuan perangkat pembelajaran digital melalui program Interactive Flat Panel (IFP) dari pemerintah pusat.
“Seluruh SD di Kabupaten Sumbawa sudah menerima penyaluran tahap pertama,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat kembali menyiapkan bantuan serupa pada 2026. Saat ini, sekolah-sekolah masih menjalani proses verifikasi kesiapan menerima bantuan tersebut melalui sistem yang disediakan Kemendikbud.
“Sekarang masuk tahap verifikasi. Sekolah harus mengisi kesanggupan menerima bantuan melalui link yang sudah disediakan,” ujarnya. (*)
