Setelah Bupati dan Wali Kota Diperiksa, Apa Kabar Dugaan Korupsi PT AMGM?

Mataram (NTBSatu) - Kejati NTB sebelumnya tancap gas dalam kasus penyertaan modal PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Penyelidikan dimulai dengan panggilan kepada Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, berlanjut kepada Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Level pejabat yang diperiksa membuat kasus ini jadi trending di berbagai media. Sejak para pejabat diperiksa secara maraton, bagaimana kabar kasus dugaan korupsi pekerjaan fisik maupun non fisik di PT AMGM? Kenapa perlahan mulai meredup jelang mutasi Kajati Nanang Soleh Ibrahim? Berita Terkini: Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Ely Rahmawati yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu, enggan berkomentar banyak. "Jangan, jangan tanya saya," katanya singkat. Ely justru menyarankan agar menghubungi Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputera. Namun saat wartawan menyebut bahwa yang bersangkutan belum mendapat informasi dari Aspidsus, dia mengaku akan memberi data-data. "Nanti saya kasih (Kasi Penerangan Hukum) datanya," ujar Ely. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa Dirut PT AMGM, Lalu Ahmad Zaini pada 19 Juni 2023. Selain diperiksa tentang instalasi fisik gedung, Ahmad Zaini juga diperiksa terkait instalasi sumber air dan biaya retribusi air. Informasi terakhir, penyidik masih melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). "Kasus dugaan korupsi PT AMGM masih diselidiki penyidik. Kami masih melakukan penelusuran," jelas Ely. Meski begitu, Ely mengaku belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan pihaknya. "Hasil penyelidikan juga belum bisa disampaikan," sambungnya. Berita Terkini: Selain memeriksa Dirut, penyidik juga turut memanggil dan meminta keterangan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Mohan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pembina PDAM. "Karena salah satu pembina PDAM adalah Wali Kota," sebutnya. Berita sebelumnya, Dirut PT AMGM diperiksa kaitan dengan pelaporan dugaan korupsi pengerjaan pemasangan pagar panel beton di WTP Sembung dan pengadaan sumur di 10 titik. Pekerjaan instalasi bangunan dan gedung, yakni pembangunan gedung peralatan produksi, pembangunan gedung garam, pembangunan ruang seksi baca, pembangunan gedung Kantor Cabang Narmada tahap I dan II, serta pembuatan interior ruang pelayanan kantor Narmada. Dari uraian laporan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item pengerjaan. Misalnya pengerjaan sumber tahun 2019 dengan anggaran Rp4 miliar dan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp200 juta. Sementara, pengerjaan instalasi sumber tahun 2020 dengan anggaran Rp4 miliar diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp900 juta. Dugaan kekurangan volume pekerjaan terjadi juga pada pengerjaan instalasi bangunan gedung tahun 2019 dengan anggaran Rp2 miliar. Begitu juga dengan pengerjaan yang sama pada tahun 2020. Pelapor menduga ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp300 juta. Berita Terkini: Selain itu, diduga ada penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan jabatan terkait pemungutan pembayaran retribusi sampah. Pungutan retribusi sampah disatukan dalam rekening tagihan pelanggan PT Air Minum Giri Menang. Disamping itu, ditemukan kelompok III (instansi dan kelompok usaha) dan kelompok IV dikenakan retribusi Rp250 ribu per bulan. Sesuai aturan kelompok tersebut seharusnya membayar Rp200 ribu per bulan. Rumah ibadah semestinya tidak dikenakan retribusi, namun ditemukan fakta tetap dikenakan retribusi. (KHN)