Lombok Barat (NTBSatu) – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Barat (Lobar) mengaku, belum menerima laporan resmi terkait dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Pengakuan itu muncul setelah mencuatnya kasus dugaan penipuan jual beli titik SPPG di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Satgas MBG Lobar, H. Saeful Ahkam mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya praktik tersebut, karena pemerintah daerah memiliki akses yang sangat terbatas terhadap informasi program MBG.
“Sampai sekarang kami belum menerima laporan resmi. Apakah ada jual beli titik atau tidak, kami juga belum mengetahui secara pasti,” ujar Ahkam, Senin, 8 Juni 2026.
Ahkam mengakui, sempat mendengar kabar mengenai dugaan praktik tersebut. Namun, informasi yang beredar masih bersifat simpang siur dan belum memiliki dasar yang jelas.
“Kami memang sempat mendengar informasinya, tetapi masih sangat sumir dan belum bisa kami verifikasi,” katanya.
Informasi Program Masih Terbatas
Menurut Ahkam, keterbatasan informasi terjadi karena pemerintah daerah tidak terlibat secara penuh dalam pengelolaan program MBG. Akibatnya, banyak informasi strategis yang tidak langsung sampai ke pemerintah kabupaten.
“Keterlibatan pemerintah daerah memang sangat terbatas. Bahkan untuk penyampaian informasi, kami harus melalui jalur yang sudah pihak regional tentukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat justru lebih banyak menyampaikan harapan agar pengelolaan program MBG semakin baik setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Pemda pun berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program ke depan.
Saat ini, pemerintah pusat mulai memberi perhatian lebih besar terhadap layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Itu menjadi komitmen yang oleh Kepala BGN yang baru sampaikan secara terbuka. Bahkan beliau pernah turun langsung memastikan beberapa daerah masuk kategori 3T,” ujar Ahkam.
Pemkab Lobar sendiri telah mengusulkan 11 titik kawasan 3T, sebagai lokasi prioritas pengembangan SPPG. Salah satu wilayah yang mereka usulkan berada di kawasan Gili Gede, Kecamatan Sekotong.
Selain usulan pemerintah daerah, sejumlah pihak juga mulai membangun dapur MBG di kawasan terpencil lainnya.
“Alhamdulillah ada beberapa titik yang sudah mulai berproses meskipun masih dalam tahap pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, Ahkam memastikan seluruh SPPG yang sudah beroperasi di Lobar tetap menerima dukungan anggaran program MBG. Namun, satu dapur MBG di Kecamatan Gunungsari sempat mengalami penghentian sementara, sehingga belum bisa menyalurkan makanan kepada penerima manfaat.
“Kami membantu penyelesaian administrasinya karena ada sekitar 1.200 penerima manfaat yang belum terlayani akibat status suspend tersebut,” pungkasnya. (*)
