Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lalu Gita Ariadi mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada NTB di tahun 2024 tidak boleh berbiaya tinggi.
“Kan prinsipnya Pilkada serentak, itu artinya bagaimana melaksanakan proses-proses pesta demokrasi tidak boleh high cost, harus ada efisiensinya, ini bagian dari upaya pemerintah,” ujarnya kepada NTB Satu Senin, 19 Juni 2023.
Baca Juga:
- BPK RI Minta Gubernur NTB Lalu Iqbal Perbaiki Tata Kelola Keuangan Meski Raih Opini WTP
- Pemprov Dipersilakan Gugat Lahan Bawaslu NTB dan Gedung Wanita
- Iran Naikkan Status Perang Jadi Operasi “Penghukuman” Terhadap Israel, Dipimpin Jenderal Mousavi
- Mengenal Kalimasada, Investor Kripto Indonesia yang Sukses Gandakan Modal Ribuan Persen
Ia melanjutkan, pada saat pembahasan pemangkasan anggaran telah dirasionalisasi setiap anggaran yang dinilai tidak lagi relevan bagi pembiayaan Pilkada di tahun 2024.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov telah memangkas usulan anggaran KPU NTB yang awalnya senilai Rp377 miliar kini menjadi Rp250 miliar.
Pemangkasan itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD bersama dengan seluruh stakeholder terkait. Bahkan akan ada pemangkasan anggaran lagi yang dilakukan oleh TAPD dan direncanakan sebesar 50 persen.
