Sumbawa Besar (NTBSatu) – Forum Advokat Sumbawa Bersatu (FASB) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Forkopimda dalam menertibkan dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan Batulanteh.
Organisasi advokat tersebut menilai, penyelamatan hutan harus menjadi prioritas demi menjaga sumber air dan mencegah bencana lingkungan di masa depan.
Ketua Forum Advokat Sumbawa Bersatu (FASB) Ahmadul Kusasi, S.H., menegaskan, penindakan terhadap aktivitas penebangan liar tidak boleh dipandang sebagai persoalan hukum semata. Namun upaya melindungi kepentingan masyarakat luas yang bergantung pada keberlangsungan fungsi ekologis hutan Batulanteh.
“Kami mendukung penuh langkah tegas Bupati Sumbawa dan Forkopimda dalam memberantas praktik illegal logging di Batulanteh. Jangan sampai kita mewariskan bencana kepada anak cucu hanya demi keuntungan segelintir pihak,” tegas Ahmadul, Selasa 2 Juni 2026.
Menurutnya, Batulanteh merupakan kawasan strategis. Selama ini menjadi daerah tangkapan air sekaligus penyangga pasokan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa melalui Perumdam Batulanteh.
“Hutan Batulanteh bukan sekadar kawasan hijau, tetapi benteng kehidupan masyarakat Sumbawa karena menjadi sumber utama ketersediaan air bersih,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal dapat menimbulkan dampak berantai yang serius. Mulai dari menurunnya debit mata air, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko banjir dan longsor.
“Jika kawasan ini rusak, yang merasakan dampaknya bukan hanya masyarakat hari ini, tetapi juga generasi mendatang. Karena itu, perlunya penegakan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu,” katanya.
FASB juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sumbawa bersama Forkopimda yang menghentikan operasional alat berat dan mengamankan kayu hasil temuan yang belum memiliki kejelasan dokumen perizinan.
“Tindakan penghentian aktivitas dan pengamanan kayu temuan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kawasan hutan dari eksploitasi yang merugikan kepentingan publik,” ungkapnya.
Perlu Pengawasan Ketat
Meski demikian, FASB mengingatkan agar proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan kayu hasil temuan dilakukan secara ketat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendukung proses verifikasi yang terbuka. Namun aparat penegak hukum harus mengawalnya secara ketat. Tujuannya, agar tidak ada celah bagi pihak tertentu untuk melegalkan aktivitas yang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang beranggotakan praktisi hukum, FASB menyatakan siap mengawal proses penegakan hukum hingga tuntas. Mereka berharap penertiban dugaan illegal logging di Batulanteh menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai aset strategis daerah.
“Batulanteh adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Perlindungan hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan advokat bisa memperkuat upaya penyelamatan kawasan hutan Batulanteh. Sehingga, fungsi ekologisnya tetap terjaga dan generasi sekarang maupun akan datang merasakan manfaatnya. (*)
