Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik kebencanaan. Forum ini menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penanganan bencana tidak lagi bersifat sektoral.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, menjelaskan terbentuknya forum Musrenbang tematik kebencanaan ini dengan melibatkan berbagai OPD, camat, serta unsur terkait. Pemerintah menilai bencana tidak hanya terbatas pada bencana alam, tetapi juga mencakup bencana sosial maupun nonalam seperti wabah penyakit.
“Musrenbang tematik kebencanaan ini kita fokuskan pada bagaimana OPD melakukan sinergi kegiatan ketika terjadi bencana,” jelas Suharmaji, Jumat 6 Maret 2026.
Bukan Hanya BPBD
Menurutnya, selama ini penanganan bencana kerap dianggap hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal, bencana memiliki dimensi yang luas sehingga membutuhkan keterlibatan semua sektor.
“Bencana ini bukan hanya urusan BPBD. Bukan hanya longsor atau bencana alam, tetapi penyakit juga bisa menjadi bencana, bahkan bencana sosial juga ada,” katanya.
Karena itu, setiap OPD diminta memiliki rencana kegiatan yang terintegrasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“OPD harus punya rencana kegiatan yang jelas. Jadi ketika terjadi bencana tidak lagi bekerja secara tiba-tiba, tetapi sudah ada perencanaan yang sinkron,” ujarnya.
Visi Jarot–Ansori
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mendorong agar program kebencanaan selaras dengan visi pembangunan daerah di masa kepemimpinan Jarot dan Ansori.
Salah satu contoh adalah konsep pembangunan “Sumbawa Hijau Lestari” yang berkaitan erat dengan mitigasi bencana.
“Misalnya dalam visi Sumbawa hijau lestari, kita harus pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau tidak ada pohon yang melindungi, maka proses evakuasi dan penanganan bencana juga akan semakin berat,” ungkapnya.
Siapkan Lokasi Evakuasi
Selain OPD, para camat juga terlibat aktif dalam forum ini karena lokasi bencana umumnya terjadi di wilayah kecamatan dan desa.
Pemerintah berharap melalui diskusi tersebut dapat dirumuskan program konkret yang bisa dilaksanakan bersama antara OPD dan pemerintah kecamatan.
“Semua camat hadir untuk berdiskusi. Dari situ kita harapkan muncul solusi dan program kegiatan yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama,” tegasnya.
Fokus Solusi Praktis
Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah juga mendorong solusi mitigasi bencana yang lebih sederhana namun efektif.
Salah satu contoh pembahasan adalah pemanfaatan fasilitas yang sudah ada di desa sebagai lokasi evakuasi saat bencana.
“Kondisi fiskal daerah kita terbatas, sehingga solusi yang kita rumuskan harus realistis. Misalnya desa yang punya lapangan bisa dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi,” tambahnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap upaya mitigasi bencana dapat terlaksana tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan anggaran besar.
“Jadi tidak harus selalu membuat akses baru atau membangun fasilitas baru. Yang ada di desa bisa kita manfaatkan untuk mitigasi dan evakuasi bencana,” pungkasnya. (*)
