Mataram (NTBSatu) – Prevalensi stunting di Lombok Barat (Lobar)turun menjadi 8,93 persen pada September 2026. Capaian tersebut memperlihatkan perkembangan penanganan stunting di daerah Lobar.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat ( e-PPGM) mencatat prevalensi stunting Lobar mencapai 9,37 persen pada 2025. Angka terbaru menunjukkan penurunan sebesar 0,44 poin persentase.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha atau UNA menyebut program percepatan penanganan stunting di daerahnya memang merupakan program strategis. Selain itu, ia menyebut program ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
“Tentu dengan adanya kepedulian sosial dan kepekaan pada sesama kita dapat melakukan pencegahan terjadinya stunting melalui membantu makanan tambahan yang bergizi pada sesama”ujar UNA beberapa waktu lalu.
Di balik upaya penanganan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat dukungan anggaran lintas sektor. Bappeda NTB mengoordinasikan perencanaan program melalui tagging anggaran khusus stunting.
Pemprov NTB Gelontorkan Dana
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini.
Nelly menjelaskan, anggaran tersebut mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor.
Lebih lanjut, intervensi spesifik Bappeda NTB mencakup program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sementara itu, intervensi sensitif menyasar persoalan di luar layanan kesehatan, seperti penyediaan air bersih, prasarana MCK, serta sarana dan utilitas umum. (*)
