Sumbawa Barat (NTBSatu) – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menilai transisi digital Kabupaten Sumbawa Barat melampaui daerah lain.
“Dari 10 kabupaten/kota di NTB, KSB paling bagus untuk saat ini,” ujarnya, Rabu, 4 November 2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KSB mendapatkan apresiasi atas keberhasilan menggagas sistem tata kelola informasi terpadu melalui peluncuran portal Satu Pintu Portal Satu Data.
Dari total sepuluh kabupaten dan kota di NTB, posisi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menempati peringkat terbaik untuk saat ini.
Ia mengungkapkan Indeks Satu Data Indonesia (SDI) KSB pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.
Kehadiran portal daerah ini nantinya terhubung secara interoperabilitas dengan sistem NTB Satu Data guna mewujudkan proses bagi pakai data secara otomatis.
Langkah sinkronisasi tersebut memastikan intervensi program pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Sumbawa Barat selalu menggunakan sumber data serupa.
Terkait peluncuran aplikasi KSB Maju baru-baru ini, Kadis Diskominfotik NTB berpandangan seluruh inovasi digital bertujuan menguatkan transformasi tata kelola pemerintahan.
Sebab, efektivitas seluruh fitur aplikasi digital tetap bergantung penuh pada validitas serta keakuratan pasokan data sektoral dari daerah.
“Pembangunan tanpa data, tidak mungkin kita punya intervensi dan sasaran yang jelas, program kegiatannya seperti apa pasti tidak tahu,” tambahnya.
Kolaborasi Tiga Pilar dan Peran Strategis Produsen Data
Badan Pusat Statistik (BPS) KSB menjelaskan inisiatif portal terpadu ini berakar dari kolaborasi erat lintas instansi.
Penerapan skema SDI menempatkan BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai walidata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator SDI.
Sementara itu, Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., menekankan pentingnya komitmen bersamanya dengan BPS KSB dalam mengawal keabsahan data sektoral daerah.
“Secara berkala, kami melakukan pembinaan metadata dan variabel penjelas bersama BPS untuk memastikan seluruh data daerah tervalidasi sesuai standar baku,” ujar Dedy.
Pihak provinsi turut berpesan agar penguatan produsen data di setiap perangkat daerah terus digenjot demi menghasilkan produk data tervalidasi secara akurat.(*)
