Mataram (NTBSatu) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Ruslan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, belajar sejumlah inovasi layanan kesehatan RSUD Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Wongsonegoro (RSWN), Kota Semarang, Jawa Tengah.
Langkah ini bertujuan untuk mendongkrak kemandirian finansial Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor non-APBD.
Direktur RSUD Moh Ruslan, dr. Eka Nurhayati, menyampaikan pihaknya melakukan studi tiru atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menilai pengelolaan rumah sakit milik Pemkot Semarang tersebut tergolong berhasil dalam menggali potensi pendapatan mandiri.
“Kami dapat informasi dari Kemendagri, dari Ditjen Bina Keuangan, RSWN Semarang katanya bagus. Jadi kami yang tentunya harus belajar dari yang terbaik. Supaya nanti juga bisa menerapkan di Mataram,” kata Eka, Selasa, 3 November 2026.
Eka berencana meningkatkan standar pelayanan di RSUD Moh Ruslan agar setara dengan RSWN. Meski demikian, ia mengakui adanya keterbatasan fasilitas pendukung, terutama ketersediaan lahan.
RSWN berdiri di atas lahan seluas 8 hektare, sementara RSUD Moh Ruslan hanya memiliki luas 2 hektare.
Kendati area operasional terbatas, manajemen bertekad mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada guna memperkuat pundi-pundi non-APBD.
Wakil Direktur Pelayanan RSWN, Lia Sasdesi, menjelaskan, pihaknya merancang berbagai inovasi layanan unggulan berbayar untuk mendongkrak pendapatan asli rumah sakit.
Terdapat tiga layanan unggulan di RSWN yang menjadi perhatian, yakni RSWN Beauty Care untuk perawatan estetika medis oleh dokter spesialis kulit, Day Care Parikesit sebagai layanan penitipan anak berwawasan medis oleh dokter spesialis anak, serta Klinik Akupuntur untuk terapi pemulihan dan penanganan nyeri holistik.
Lia menambahkan, seluruh pendapatan dari inovasi layanan eksklusif berbayar tersebut terkelola secara mandiri oleh pihak rumah sakit untuk membiayai operasional serta memodernisasi fasilitas medis secara berkelanjutan.
“Pemasukan ini kami putar kembali untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah daerah,” terang Lia. (*)
