Lombok BaratPemerintahan

Sekda Lobar Prioritaskan Konsolidasi Internal dan Pembenahan Tata Kelola Usai Dilantik

Lombok Barat (NTBSatu) – Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Lombok Barat (Lobar), Fauzan Husniadi, langsung menegaskan konsolidasi internal sebagai prioritas awal setelah pelantikannya, Rabu, 4 November 2026.

Fauzan menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dalam satu barisan. Ia meminta aparatur tidak membangun kubu-kubu yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.

“Konsolidasi internal. Kedua, ini kan persiapan tahun 2027 juga harus kita selesaikan,” ujar Fauzan.

Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 menjadi pekerjaan mendesak. Pembahasan anggaran tersebut sudah berlangsung pada pekan ini.

Fauzan juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak bekerja secara terfragmentasi. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mengutamakan kepentingan Lombok Barat.

“Lombok Barat adalah rumah besar kita semua. Bukan yang lain. Dan harus kita jaga semua untuk Lombok Barat,” katanya.

Selain konsolidasi, Fauzan menempatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan sebagai perhatian utama. Ia juga berupaya menjaga motivasi ASN di tengah pemeriksaan sejumlah pihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fauzan meminta aparatur memisahkan proses pemeriksaan dengan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Ia menegaskan realisasi APBD tetap harus berjalan.

“Yang jelas, APBD ini harus kita realisasikan seperti itu,” tegasnya.

Gubernur Minta Sekda Bangun Sistem

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan Fauzan agar tidak sekadar menjalankan fungsi administratif. Ia meminta Sekda membangun sistem pemerintahan yang tetap berjalan meskipun kepala daerah berganti.

Iqbal menyebut, Sekda sebagai pemimpin internal pemerintahan. Sementara itu, kepala daerah lebih banyak menjalankan urusan eksternal dan politik pemerintahan.

“Kalau bisa bangun sistem, jangan bergantung pada kami yang pimpinan,” pesan Iqbal.

Menurutnya, masa jabatan kepala daerah dan anggota legislatif memiliki batas waktu. Sebaliknya, birokrasi harus menjaga kesinambungan pemerintahan melalui sistem yang kuat.

“Jadi harus ada visi ke depan. Makanya perlu ada sistem yang baik yang ditinggalkan,” ujarnya.

UNA Soroti Soliditas dan Tata Kelola Keuangan

Sementara itu, Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha atau UNA, juga menaruh harapan besar kepada Sekda definitif. Ia menilai, Sekda memiliki posisi strategis sebagai komandan Aparatur Sipil Negara (ASN).

UNA secara khusus menyoroti persoalan tata kelola keuangan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ia juga meminta seluruh OPD menghentikan pola kerja sektoral.

“Jadi PR besar kita adalah tata kelola keuangan di pemerintah kabupaten Lobar ini,” ungkap UNA.

Ia berharap Fauzan mampu menyatukan seluruh perangkat daerah dalam satu tim pemerintahan.

“Tidak boleh lagi ada kubu-kubuan, tidak boleh ada OPD yang bekerja sendiri dan bekerja sektoral,” tegasnya. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait