Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan dan perbaikan atau revitalisasi sekolah pada 2027. Anggaran tersebut harus menjangkau kebutuhan pendidikan di 21 kecamatan, sementara sejumlah sekolah masih menghadapi kerusakan bangunan dan keterbatasan fasilitas.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Lalu Bayan Purwadi mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menangani seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Kalau kita bagi misalnya per 21 kecamatan, kesannya paling sekitar Rp200 juta per kecamatan. Sementara, sekolah-sekolah yang rusak di masing-masing kecamatan ini cukup banyak,” ujar Bayan, Rabu, 3 November 2026.
Menurutnya, persoalan kerusakan bangunan sekolah tidak hanya terjadi pada satu atau dua sekolah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk memperluas jangkauan perbaikan.
Bayan menjelaskan, terdapat tiga jalur yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk mendapatkan bantuan.
“Jadi, sumber program kegiatan revitalisasi ini pertama dari program reguler kementerian, kedua melalui Pokir dewan, dan ketiga melalui organisasi kemasyarakatan,” jelas Bayan.
Revitalisasi Jangkau 250 Sekolah
Di sisi lain, pemerintah pusat telah menjalankan program revitalisasi yang menjangkau lebih dari 250 sekolah di Lombok Timur. Program tersebut mencakup jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP.
Bayan menjelaskan, setiap sekolah mengajukan bantuan revitalisasi secara mandiri melalui sistem kementerian.
Sekolah harus mengunggah data sesuai kondisi riil bangunan agar kementerian dapat menentukan tingkat kerusakan dan prioritas penerima bantuan.
Ia menilai, ketidaksesuaian data yang sekolah unggah dengan kondisi sebenarnya dapat menyebabkan sekolah yang membutuhkan perbaikan tidak masuk dalam daftar penerima program.
“Jadi, sekolah-sekolah ini berhak mengajukan ke kementerian terkait dengan kondisi riil sekolahnya. Yang terkadang menjadi permasalahan ketika ada sekolah yang memberikan data tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
SDN 1 Pijot Butuh Perbaikan
Salah satu sekolah yang menghadapi persoalan tersebut yakni SDN 1 Pijot. Kondisi bangunan sekolah itu memprihatinkan, dengan sejumlah bagian mengalami kerusakan. Sekolah juga kekurangan ruang belajar untuk menampung hampir 300 siswa.
Kepala SDN 1 Pijot, Abdullah mengatakan, sekolahnya memiliki 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas.
“Kami punya ruangan hanya delapan, sementara rombel ada 12. Akhirnya, ada yang belajar di musala dan perpustakaan,” kata Abdullah.
Bahkan, sekolah menyiasati keterbatasan ruangan dengan menyekat satu ruang kelas menjadi dua bagian. Sementara itu, perbaikan bangunan selama ini hanya mengandalkan sistem tambal sulam.
Abdullah mengaku khawatir kerusakan bangunan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Terlebih, hampir 300 siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
Tim PUPR telah melakukan survei, pengukuran, dan pemeriksaan tingkat kerusakan bangunan. Abdullah berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut agar sekolahnya segera mendapat perbaikan.
“Harapan kami dipercepat. Kami sudah ada tanda-tanda, sudah ada nama, tinggal eksekusinya,” pungkasnya. (*)
