Soal Anggaran PON Rp1 Triliun, Gubernur Iqbal Sebut Pemda Tak Sanggup Tanggung Sendiri
Mataram (NTBSatu) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membuka suara terkait skema pembiayaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Langkah ini menyusul permintaan KONI Pusat agar provinsi NTB sebagai tuan rumah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menyukseskan ajang olahraga nasional tersebut.
Iqbal mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dan pembagian beban pembiayaan PON dengan pemerintah pusat.
Pemprov NTB, kata dia, terlebih dahulu akan membentuk Panitia Besar (PB) PON sebelum duduk bersama KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Nanti kan kita harus membentuk PB dulu, PB PON, kemudian kita melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat. Jadi kita tahu pembagian bebannya seperti apa, gitu,” kata Iqbal, Selasa, 3 November 2026.
Kendati demikian, Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin menanggung seluruh pembiayaan PON. Sebab, pesta olahraga terbesar nasional itu membutuhkan biaya besar dan kondisi fiskal daerah tidak dapat menanggungnya secara penuh.
“Karena pemda enggak mungkin menanggung sendiri semuanya, enggak mungkin pemda menanggungnya, apalagi dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini, pasti akan sulit,” tegasnya.
Karena itu, Iqbal menyebut pembentukan PB PON menjadi tahapan awal sebelum pihak terkait membahas anggaran.
Ia menargetkan pembentukan kepanitiaan tersebut selesai secepatnya agar persiapan penyelenggaraan PON 2028 bisa berlanjut.
“Sesegera mungkin, sesegera mungkin kita membentuk PB PON-nya,” ucapnya.
Setelah membentuk PB PON, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan KONI provinsi, kemudian melanjutkan pembahasan bersama KONI Pusat dan Kemenpora.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah akan membicarakan secara terperinci kebutuhan anggaran sekaligus skema pembiayaannya.
“Iya makanya kan sudah ada SK, sekarang kan tinggal kita membahasnya nanti dengan pusat. Kita kan belum duduk bersama komite provinsi, kemudian membentuk PB, lalu nanti kita duduk dengan komite pusat dan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baru kita akan membahas secara detail mengenai penganggarannya,” kata dia.
KONI Pusat Minta 1 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebut kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi tuan rumah.
APBD harus menanggung anggaran tersebut tanpa skema pembagian pembiayaan dengan pemerintah pusat.
“Cukup banyak, mungkin Rp1 triliun untuk satu provinsi. Makanya jangan berkejaran dengan memperbanyak cabor. Karena satu cabor ada angkanya,” kata Suwarno saat memimpin rapat koordinasi persiapan PON 2028 dan meninjau sejumlah venue di Mataram, Kamis, 29 Oktober 2026.
Suwarno meminta NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah bersama tidak memaksakan jumlah cabang olahraga yang tanding.
Menurutnya, penentuan cabang olahraga harus mempertimbangkan kesiapan venue, peralatan, serta kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan PON tidak harus menandai diri dengan pembangunan banyak venue baru. KONI Pusat justru mendorong pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia melalui renovasi dan perbaikan seperlunya.
“Kita tidak ingin membangun venue-venue baru yang menggunakan APBD. Kita melakukan renovasi kecil-kecil, mengecat kecil-kecil,” ujar Suwarno. (*)
