Lombok Barat (NTBSatu) – Perjuangan 12 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) akhirnya membuahkan hasil. Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka mulai muncul di akun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada awal November 2026.
Kepastian tersebut mengakhiri penantian para guru yang sebelumnya menghadapi kendala administrasi dan penempatan. Persoalan itu terutama muncul karena ketidaksesuaian mata pelajaran dengan formasi penempatan di sekolah dasar.
Sekretaris Forum PPPK Paruh Waktu Lobar, Umi Suryani, mengonfirmasi perkembangan tersebut. Ia menyebut, 12 guru berhasil mendapatkan penyelesaian setelah forum berkoordinasi intensif dengan BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Alhamdulillah, kemarin saya cek di awal November ini, NIP mereka sudah muncul di akun BKD,” ujar Umi kepada NTBSatu, Selasa, 3 November 2026.
Menurutnya, persoalan utama sebelumnya berkaitan dengan penempatan. Sejumlah guru memiliki mata pelajaran yang tidak tersedia dalam struktur pembelajaran sekolah dasar.
Umi mengatakan, forum bersama BKD Lobar terus mencari jalan keluar sejak September hingga Oktober 2026. Mereka juga meminta bantuan jejaring forum di tingkat pusat untuk meneruskan persoalan tersebut kepada BKN.
Upaya itu akhirnya menghasilkan solusi melalui Kantor Regional (Kanreg) BKN. Umi menyebut, pihak terkait menggunakan sistem berbeda untuk menyelesaikan kendala administrasi sebelumnya.
“Jadi saya coba melobikan, Pak Dewan melobikan, terus dari pihak BKD juga melobikan, jadi kami kompak kemarin,” katanya.
Penempatan Guru Dialihkan ke SMP
Wakil Ketua DPRD Lobar, Hendra Harianto, membenarkan penyelesaian persoalan 12 guru tersebut. Ia mengatakan, pemerintah telah menemukan solusi atas ketidaksesuaian penempatan.
Menurut Hendra, pemerintah akan mengalihkan penempatan para guru ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Langkah tersebut menyesuaikan mata pelajaran yang mereka ampu.
“Penempatannya kan sementara kita lihat kemarin hasil pembicaraan dengan dinas bahwa penempatan mereka ini karena belum ada mata pelajaran di sekolah ya kita alihkan dulu ke SMP,” jelas Hendra kepada NTBSatu, Selasa, 3 November 2026.
Ia menyebut para guru akan ditempatkan di SMP sesuai kebutuhan. Namun, Hendra belum merinci sekolah tujuan masing-masing guru.
Hendra juga menjelaskan, persoalan sebelumnya berkaitan dengan tidak tersedianya menu mata pelajaran Bahasa Inggris untuk sekolah dasar dalam sistem kementerian.
“Yang seharusnya, tapi tidak ada bahasa Inggris di sekolah dasar,” ujar legislator dari fraksi PKB tersebut.
Ia menilai penyelesaian tersebut tidak lepas dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Pusat untuk mencari solusi.
Tenaga Teknis dan Kesehatan Masih Menunggu
Meski 12 guru memperoleh kepastian, persoalan PPPK Paruh Waktu di Lobar belum sepenuhnya selesai. Umi menyebut masih ada tenaga dari sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis yang memperjuangkan status mereka.
Dari kelompok yang masih menunggu, Umi mencatat sembilan orang aktif memperjuangkan kepastian. Rinciannya, satu orang dari Dinas Pendidikan, lima orang dari sektor kesehatan, dan tiga orang tenaga teknis.
Ia mengaku masih berupaya membantu mereka melalui komunikasi dengan BKD dan Kanreg BKN. Umi juga berencana membawa persoalan tersebut dalam pertemuan di Jakarta.
“Alhamdulillah yang bisa kita selamatkan 12, untuk sementara yang sisanya saya masih komunikasikan, semoga bisa nanti BKDke BKN,” katanya menutup. (*)
