Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mengoptimalkan penggunaan hasil riset dan inovasi pangan fungsional berbasis sumber daya lokal untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan intervensi gizi bagi ibu dan anak di wilayah target dapat terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini sesuai penyampaian dari Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani.
“Yang ingin kita pastikan adalah program yang terencana tidak hanya baik di atas kertas. Tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama keluarga yang membutuhkan,” ujarnya pada 22 Oktober 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas tersebut bertujuan menjembatani hasil-hasil riset ilmiah di bidang pangan agar terintegrasi langsung ke dalam program intervensi gizi daerah.
Bappeda NTB memandang kekayaan bahan baku lokal NTB memiliki potensi besar untuk diolah menjadi pangan fungsional yang kaya nutrisi. Khususnya bagi wilayah yang masih mencatatkan prevalensi stunting tinggi.
Hilirisasi Inovasi Pangan Fungsional
Dalam pemaparannya, Baiq Yunita menjelaskan pemanfaatan hasil inovasi pangan lokal membutuhkan dukungan perencanaan pembangunan yang terpadu.
Riset dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai laporan akademik semata. Melainkan harus dihilirisasi menjadi produk nyata yang dapat dikonsumsi oleh keluarga sasaran.
Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal ini bertujuan menjadi alternatif strategis dalam pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui, serta anak balita.
Selain meningkatkan kualitas asupan gizi, pendekatan ini sekaligus memperkuat potensi ekonomi dan ketahanan pangan daerah berbasis bahan baku setempat.
Integrasi Program dan Eksekusi Berbasis Data
Guna memastikan pemanfaatan pangan fungsional berjalan efektif, Bappeda NTB mengintegrasikan kebijakan riset ini dengan program pembangunan daerah. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di NTB turun dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
Meskipun tren jangka panjang menunjukkan perbaikan, capaian tersebut tetap membutuhkan intervensi yang tajam dan berbasis bukti.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.
Di tingkat tapak, Pemerintah Provinsi NTB mendorong eksekusi intervensi melalui program unggulan Desa Berdaya. Lewat mekanisme ini, pemerintah desa dan tim pendamping mengidentifikasi kebutuhan riil setiap keluarga, baik dukungan gizi berbasis pangan lokal, pelayanan kesehatan, akses air bersih, maupun sanitasi.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga kader Posyandu, harapannya optimalisasi inovasi pangan lokal mampu mempercepat terwujudnya generasi NTB yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. (*)
