Lombok Timur (NTBSatu) – Aktivitas pengerukan bukit di sejumlah titik kawasan Sembalun, Lombok Timur, menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Kegiatan tersebut berpotensi memicu longsor saat hujan deras.
Pemerintah Kecamatan Sembalun kini menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Rencana ini melibatkan sejumlah pemerhati lingkungan setempat.
Camat Sembalun, Suherman mengatakan, beberapa aktivitas pengerukan sebelumnya sudah mendapat penanganan dari tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tim tersebut telah menghentikan sejumlah kegiatan pengerukan.
Namun, pemerintah kecamatan ingin memperkuat pengawasan. Salah satunya melalui pembentukan Satgas untuk mengawasi aktivitas di kawasan perbukitan.
“Kami dengan beberapa pemerhati lingkungan yang ada di Sembalun, sekarang sedang menggagas untuk membuat tim Satgas, semacam Satgas untuk menghentikan aktivitas-aktivitas pengerukan di sekitar bukit-bukit Sembalun,” ujarnya, Selasa, 3 November 2026.
Suherman menilai, pengerukan bukit berpotensi mendatangkan bencana. Perubahan kondisi kawasan perbukitan dapat meningkatkan risiko longsor, terutama saat hujan deras.
Karena itu, pihaknya ingin mencegah aktivitas pengerukan yang berisiko. Pengawasan juga perlu melibatkan masyarakat dan pemerhati lingkungan.
Masih Tunggu Kepastian RDTR
Di sisi lain, pemerintah kecamatan menghadapi kendala dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Hingga kini, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sembalun belum memiliki kepastian penyelesaian.
“Sementara kami menunggu RDTR, karena sampai saat ini kami masih pakai urat leher dulu lah, sekadar memberi peringatan, menegur supaya aktivitasnya jangan dilanjutkan,” katanya.
Ia mengingatkan warga agar tidak mengabaikan risiko dari aktivitas tersebut. Sebab, pengerukan bukit dapat memicu bencana yang mengancam keselamatan masyarakat.
Suherman mengaku, belum mengetahui perkembangan terbaru penyusunan RDTR. Ia menyebut, proses tersebut masih berada di kementerian terkait.
Menurut informasi yang diterimanya, ratusan usulan RDTR dari berbagai kabupaten di Indonesia masih mengantre di kementerian. Kondisi ini membuat pemerintah kecamatan belum mengetahui kapan dokumen tata ruang Sembalun rampung.
“Yang jelas di kementerian ada antrean, ratusan antrean RDTR di kabupaten seluruh Indonesia di kementerian,” ungkapnya.
Suherman berharap, pembentukan Satgas dapat memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan begitu, pemerintah kecamatan bersama pemerhati lingkungan bisa mencegah aktivitas pengerukan yang berpotensi merusak kawasan perbukitan.
Selain mengawasi pengerukan bukit, pemerintah kecamatan juga menyiapkan langkah menghadapi musim hujan. Salah satunya melalui koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Dari BPJN juga saya sudah melihat dua minggu terakhir ini mereka menormalisasi lagi aliran-aliran sungai dan selokan yang ada di jalur Pusuk, di tempat rawan longsor,” ujar Suherman.
Pihak kecamatan juga menjadwalkan kegiatan bersih-bersih lingkungan pada Jumat mendatang. Kegiatan ini menyasar selokan yang berpotensi tersumbat saat hujan deras.
Suherman menyebut, hujan deras sempat mengguyur Sembalun pada Minggu lalu. Hujan berlangsung sekitar 30 menit dengan intensitas cukup tinggi.
“Cuaca di Sembalun sampai saat ini masih sama panas, tetapi kemarin hari Minggu sudah turun hujan yang cukup lebat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat terhadap ancaman angin kencang dan pohon tumbang. Wisatawan yang hendak berkunjung ke Sembalun diminta memantau kondisi cuaca.
Jika hujan deras terjadi, wisatawan sebaiknya menunda perjalanan. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko selama berada di kawasan wisata. (*)
