Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menegaskan pentingnya penguatan tata kelola migrasi dan mobilitas tenaga kerja yang dimulai dari tingkat desa. Langkah ini krusial untuk menekan berbagai permasalahan sekaligus memaksimalkan potensi kesejahteraan dari sektor ketenagakerjaan migran.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat membuka acara Penguatan Kapasitas Aparatur Tingkat Desa mengenai Mobilitas Tenaga Kerja dan Tata Kelola Migrasi untuk Desa Migran EMAS (Demimas) di NTB, Selasa, 27 Oktober 2026. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari 15 desa migran di wilayah tersebut.
“Sepanjang tahun 2025 lalu, tidak kurang dari 35 ribu lebih saudara-saudara kita yang berangkat mengadu nasib ke luar negeri. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hingga Lombok Utara adalah kantong-kantong utama kontributor Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita,” ujar wagub.
Ia mengungkapkan, hasil kerja keras para PMI tersebut memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Aliran uang masuk atau remitansi ke NTB tercatat menembus angka lebih dari Rp220 miliar per tahun.
Dana tersebut, lanjutnya, turut menggerakkan perekonomian tingkat bawah mulai dari warung-warung desa, membiayai pendidikan anak-anak, hingga membantu pembangunan rumah keluarga di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kendati demikian, pemerintah daerah mengingatkan agar seluruh pihak tetap jujur dalam melihat berbagai persoalan di balik angka positif tersebut. Masih terdapat warga yang terbujuk janji manis calo, keberangkatan tanpa perencanaan keuangan yang matang, hingga anak-anak PMI yang kehilangan pengasuhan yang kokoh di rumah.
Sebagai upaya solusi, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terus mendorong perbaikan regulasi dari tingkat hulu, yakni di kantor desa. Kehadiran program Desa Migran EMAS (Demimas) dinilai sebagai momentum strategis agar aparatur desa memiliki pemahaman data dan regulasi yang kuat guna memitigasi risiko penempatan nonprosedural.
“Melalui pengembangan kapasitas aparatur desa migran atau Demimas Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita harapkan kesiapan sejumlah desa pengirim tenaga kerja ini betul-betul matang dari sisi regulasi dan data awal, sehingga tidak ada lagi kecenderungan permasalahan yang mengikuti,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, KP2MI, IOM Indonesia, INFEST, serta berbagai pihak yang telah menginisiasi program penting ini. Diharapkan keberhasilan dari 15 desa Demimas percontohan ini nantinya dapat direplikasi oleh desa-desa lainnya di NTB sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di desa.
Perlindungan PMI butuh Satu Data Terintegrasi
Terkait dengan perlindungan PMI, Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Achmad Syaifudin Rahadhian, menekankan pentingnya integrasi data dan pembangunan ekosistem perlindungan yang kuat dari tingkat desa.
“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang akurat dan satu data atau terintegrasi. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Achmad.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak cukup hanya hadir ketika pekerja menghadapi masalah di luar negeri. Perlindungan wajib dimulai sebelum keberangkatan, pada saat bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Dalam konteks inilah desa memegang posisi paling strategis sebagai lingkungan terdekat bagi calon pekerja migran dan keluarganya.
“Desa Migran EMAS bukan sekadar program, bukan sekadar kegiatan sosialisasi, dan bukan pula kegiatan yang selesai setelah pelatihan dilaksanakan. Desa Migran EMAS harus menjadi ekosistem pelindungan pekerja migran dan pemberdayaan yang berfungsi secara nyata di tingkat desa,” tegasnya.
Achmad memaparkan, ekosistem tersebut mencakup sepuluh pilar utama, di antaranya layanan informasi migrasi yang inklusif, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), literasi keuangan, pengembangan usaha produktif, penguatan keluarga, hingga pelibatan diaspora. (*)
