ASPPUK dan Pemprov NTB Dorong Delapan Agenda Perdagangan Inklusif bagi UMKM Perempuan
Mataram (NTBSatu) – Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) bersama pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan perdagangan inklusif bagi UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.
Upaya tersebut menghasilkan delapan agenda tindak lanjut melalui Dialog Kebijakan Provinsi NTB, Kamis, 22 Oktober 2026, di Mataram.
Kegiatan ini bekerja sama dengan Trade and Gender Equality Incubator (TGEI) serta mendapat dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pelaku UMKM, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi untuk membahas hambatan perdagangan serta merumuskan langkah penguatan akses pasar.
Direktur Eksekutif ASPPUK, Emmy Astuti, menegaskan bahwa peluang perdagangan harus terbuka bagi seluruh pelaku usaha, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi kendala akses informasi, perizinan, pembiayaan, sertifikasi, dan pemasaran.
“Kesetaraan dalam perdagangan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha. Kesetaraan berarti mengenali hambatan yang berbeda, memahami kebutuhan yang beragam, dan memastikan kebijakan serta layanan publik mampu menjawab hambatan tersebut,” ungkapnya, Kamis, 22 Oktober 2026.
Perdagangan Inklusif untuk UMKM
NTB memiliki potensi produk unggulan, seperti pangan olahan, hasil pertanian, tenun, kerajinan ketak, dan produk ekonomi kreatif. Namun, keterbatasan legalitas usaha, standar produk, teknologi, serta jaringan pemasaran masih menghambat sebagian UMKM dalam memperluas pasar.
Perwakilan Pemerintah Australia, Ms. Renee Bryant, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan perdagangan inklusif. Menurutnya, keberhasilan perdagangan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor, tetapi juga pada kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat.
Pemprov NTB Perkuat Dukungan
Perwakilan Bappeda NTB, Heri Agustiadi, menjelaskan bahwa penguatan UMKM sejalan dengan agenda pembangunan daerah melalui prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Pemerintah daerah memiliki sejumlah program pendukung, termasuk E-Mania Ekraf Mendunia dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Program tersebut berpotensi memperkuat kapasitas usaha, mengembangkan produk lokal, serta memperluas akses pasar.
Sementara itu, Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram, menekankan pentingnya legalitas dan standar keamanan produk. Pendampingan perizinan serta pemenuhan persyaratan produk dapat membantu UMKM meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Delapan Agenda Tindak Lanjut
Dialog kebijakan tersebut menghasilkan delapan agenda utama. Pertama, memperluas akses informasi dan perizinan daring yang inklusif. Kedua, memperkuat pendampingan UMKM dalam sertifikasi, kemasan, pemasaran, dan persyaratan ekspor.
Ketiga, mengembangkan cerita produk lokal untuk memperkuat identitas dan daya tarik pasar. Keempat, memperkuat kelompok UMKM dan kemitraan usaha agar kapasitas produksi serta posisi tawar meningkat.
Kelima, menjaga ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan produksi melalui kolaborasi dengan sektor pertanian, lembaga riset, dan akademisi. Keenam, meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung UMKM memasuki pasar global.
Ketujuh, memperkuat komunitas UMKM ekspor sebagai wadah berbagi informasi dan membangun jaringan perdagangan. Kedelapan, mengembangkan layanan terpadu yang memudahkan UMKM perempuan dan penyandang disabilitas mengakses informasi, perizinan, serta pendampingan.
Kolaborasi Menuju Aksi Nyata
Perwakilan Dewan Pengurus Nasional ASPPUK, Ririn Hayudiani, menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM.
Delapan agenda tersebut selanjutnya memerlukan pembagian tanggung jawab, penentuan program prioritas, dan jadwal pelaksanaan yang jelas. ASPPUK berharap hasil dialog menjadi landasan perbaikan layanan perdagangan di NTB.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan layanan publik yang aksesibel, UMKM perempuan serta penyandang disabilitas diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat perdagangan secara lebih setara. (*)
