RSUD NTB Evaluasi Belanja Obat dan Kesejahteraan Nakes
Mataram (NTBSatu) – Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, Baiq Nelly Kusumawati menyebut, direksi mulai mengevaluasi sistem pengadaan obat dan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) pada 2026
Evaluasi ini untuk memperbaiki kondisi keuangan rumah sakit, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kakak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal itu mengungkapkan, rumah sakit sedang mengevaluasi belanja obat-obatan yang selama ini menjadi salah satu beban keuangan terbesar. Evaluasi melalui rencana konsolidasi vendor.
“Konsolidasi di sini dalam artian mungkin nanti kita bisa mengajak rumah sakit-rumah sakit di bawahnya atau kita mencari vendor yang sifatnya konsinyasi. Sehingga, tidak ada persediaan (obat) yang menumpuk di rumah sakit kita,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 20 Mei 2026.
Penyesuaian Jaspel
Terkait jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan, manajemen memastikan, tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai meski sebelumnya sempat dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk menyelesaikan beban keuangan rumah sakit secara bertahap.
“Kami akan bertahap menaikkan jaspel sehingga bisa sesuai dengan pendapatan, estimasi pendapatan atau pendapatan yang kita terima,” katanya.
Ia menyebut, jumlah penerima jaspel di RSUD Provinsi NTB mencapai 2.600 orang. Karena itu, pihaknya akan menghitung secara hati-hati kenaikan jasa pelayanan agar tetap sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
Skema jaspel sebelumnya sempat berada di angka sekitar 25 persen dari ketentuan maksimal, yaitu 40 persen. Nelly menegaskan, meski hanya 25 persen jumlah tersebut akan menjadi besar karena jumlah penerima yang banyak.
Ia juga mengakui, belanja pegawai masih cukup tinggi karena sebagian tenaga paruh waktu masih menjadi tanggungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, RSUD NTB juga sedang menyiapkan beauty contest untuk vendor Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Sistem itu nantinya akan mengintegrasikan pengelolaan pelayanan pasien, aset, logistik, hingga laporan keuangan rumah sakit.
“Dengan adanya SIMRS lebih terukur semuanya. Lebih terukur dari pendaftaran sampai pulang pasien, sampai kita membuat laporan keuangan, semuanya terukur,” katanya.
Ia berharap, sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan lamanya pelayanan obat. (Arum)




