Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang cukup pesat di Indonesia.
Inspektur III Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Rudyanto menyampaikan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Serta, keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program, meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
Rudyanto menegaskan, cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.
Untuk mendukung keberlanjutan program, ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Tujuannya, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini. Agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto, Jumat, 22 Mei 2026.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan berasal dari hasil produksi daerah sendiri, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
“Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong. Sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Asisten I Setda NTB, Fathul Gani.
Komitmen Pemprov NTB Dukung Program MBG
Ia menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan program MBG. Sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Termasuk, pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana menegaskan, program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Ia menjelaskan, berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian hanya menyasar program pendukung. Sementara itu anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (*)
