Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebagai informasi, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi NTT pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas NTB sebagai daerah yang juga memiliki pengalaman menghadapi bencana gempa. Adapun gempa bumi berkekuatan hampir sama melanda NTB pada tahun 2018 lalu.
Ia menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk mengoordinasikan bantuan bagi korban bencana. Hal ini tersampaikan dalam rapat terbatas melalui zoom meeting pagi tadi.
“Sebagai tetangga terdekat kita ingin menunjukkan solidaritas bersama Bali. Kita ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri,” ujarnya.
Pihak terkait akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, komunitas industri jasa keuangan, Himbara, Baznas, hingga ASDP agar bantuan berjalan secara terpadu dan tidak sendiri-sendiri.
Bantuan NTB Segera Berangkat
Rencananya, tim bantuan dari NTB akan menempuh jalur darat menuju Sape, Kabupaten Bima. Setibanya di Sape, ASDP akan mengerahkan kapal khusus untuk mengangkut bantuan menuju pelabuhan terdekat yang aman dari lokasi bencana.
“Target kita besok sudah berangkat tim untuk memberikan bantuan melalui perjalanan darat menuju Sape. Dari Sape ASDP sudah menyiapkan kapal khusus untuk bantuan ini,” katanya.
Jenis bantuan yang akan dikirim masih dalam tahap identifikasi. Namun, Pemprov NTB akan menyesuaikannya dengan kebutuhan mendesak di lokasi bencana, termasuk peralatan pendukung seperti genset, ekskavator, kendaraan double cabin, serta kebutuhan lainnya.
Besaran bantuannya, kata Iqbal, tidak jauh beda dengan yang dikirim ke Provinsi Aceh beberapa waktu lalu. Saat itu, musibah banjir melanda Aceh.
“Sekitar Rp1 miliar. Sumber anggarannya dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, Pemprov NTB melalui Baznas NTB berencana melakukan penggalangan dana untuk membantu para korban terdampak,” jelas Iqbal.
Selain mengirim bantuan logistik, Pemprov NTB juga akan mengirim Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu evakuasi korban terdampak. Saat ini, Pemprov NTB masih menyusun jumlah personel yang akan diberangkatkan.
“Konsolidasi lebih lanjut akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam pertemuan melalui Zoom,” ujarnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini juga menegaskan, bantuan tidak akan membedakan asal daerah masyarakat yang terdampak. Warga NTB, NTT, Bali maupun masyarakat lainnya yang berada di lokasi bencana akan menjadi sasaran bantuan.
“Kita sudah tidak lagi membedakan orang NTB, orang NTT, orang Bali. Siapapun yang terdampak di sana menjadi target bantuan yang akan kita berikan,” tegasnya.
Relawan NTB Siap Bergerak
Ia menilai, kehadiran bantuan pada pekan pertama sangat penting karena kebutuhan untuk bertahan hidup biasanya sangat mendesak. Sebagai daerah yang berdekatan dengan NTT, NTB ingin menjadi salah satu pihak yang hadir lebih awal membantu masyarakat terdampak.
“Yang penting ini adalah seminggu pertama. Kita ingin sebagai tetangga terdekat hadir paling dulu untuk memberikan bantuan kepada mereka,” ujarnya.
Selain pemerintah, komunitas masyarakat NTT di NTB, seperti Flobamora, juga akan dilibatkan. Mereka akan menyiapkan relawan yang memahami kondisi dan medan di NTT untuk ikut dalam misi kemanusiaan tersebut.
Untuk koordinasi di NTB, Gubernur menunjuk sejumlah pejabat yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana, termasuk mantan Kepala Dinas Sosial yang pernah terlibat dalam koordinasi penanganan gempa NTB 2018.
Sementara itu, informasi awal yang diterima dari aparat di lokasi menunjukkan kondisi kerusakan yang sangat parah.
Berdasarkan komunikasi dengan sejumlah aparat militer yang melihat langsung kondisi di lapangan, sekitar 80 hingga 90 persen bangunan di wilayah terdampak dilaporkan runtuh atau hancur.
“Informasi terakhir yang kita dapatkan, 80-90 persen bangunan runtuh, hancur,” katanya.
Ia menilai, skala bencana di NTT sudah membutuhkan penanganan bersama dan berpotensi berada pada level nasional.
Untuk wilayah Pulau Sumbawa yang juga berpotensi terdampak, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat.
“Penanganan akan disesuaikan dengan skala bencana dan kapasitas pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya. (*)
