Lombok Tengah (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mulai menerapkan Puskesmas Inklusif untuk memastikan penyandang disabilitas mendapat pelayanan kesehatan yang setara dan mudah diakses.
Pemkab Lombok Tengah menetapkan enam puskesmas sebagai lokasi pilot project atau proyek percontohan. Keenamnya yakni Puskesmas Praya, Puyung, Bonjeruk, Ubung, Kopang, dan Pengadang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 375 Tahun 2026 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Puskesmas Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah.
SK yang ditetapkan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri pada 14 Agustus 2026 itu berlaku untuk seluruh 30 puskesmas di Lombok Tengah. Namun, penerapan awal melalui enam puskesmas piloting.
Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan, kebijakan tersebut lahir dari diskusi Pemkab bersama kelompok penyandang disabilitas, termasuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
Ia menjelaskan, enam puskesmas tersebut akan menjadi proyek percontohan sebelum pemerintah menerapkan hasil evaluasi ke puskesmas lainnya.
“Enam itu menjadi pilot project-nya. Nanti dari situ akan dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu akan kita gunakan untuk replikasi di puskesmas yang lain,” kata Firman, Selasa 9 September 2026.
Firman mengatakan pemerintah juga akan memperbaiki bagian yang masih kurang berdasarkan hasil evaluasi.
Fokus Akses Sarana dan SDM
Firman menyebut, akses sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus utama penerapan Puskesmas Inklusif.
Pemkab akan menyiapkan fasilitas seperti ramp dan pegangan bagi pengguna kursi roda. Sementara bagi penyandang tunanetra, pemerintah menyiapkan guiding block.
“Misalnya untuk pengguna kursi roda, kita siapkan ramp-nya, pegangan-pegangan. Terus untuk yang tunanetra, ada guiding block-nya,” ujarnya.
Selain sarana, Firman menilai kapasitas sumber daya manusia juga perlu pemerintah tingkatkan. Sebab, tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
“Bukan tidak mau, tetapi ada beberapa SDM kita yang belum memiliki keahlian atau keterampilan. Kapasitasnya ini yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Terkait pelatihan khusus, Firman memastikan pemerintah akan menyiapkannya apabila kebutuhan tersebut muncul dalam proses pelaksanaan.
“Sepanjang itu dibutuhkan pasti ada,” katanya.
Pemkab juga mendapat dukungan dari mitra atau NGO dalam penerapan program tersebut. Selanjutnya, hasil evaluasi enam puskesmas piloting akan menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan Puskesmas Inklusif di seluruh Lombok Tengah. (*)
