Kota Bima (NTBSatu) – Perum Bulog Kantor Cabang Bima menyalurkan puluhan ton beras bantuan untuk menangani dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyaluran logistik ini bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta dukungan instansi lainnya.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bima, Alfan Ghazali menyatakan, pihaknya telah mengalokasikan puluhan ribu kilogram beras demi meringankan beban para korban bencana di wilayah tetangga tersebut.
“Dari CPPD Provinsi NTB, Bulog Bima sediakan 21 ribu kilogram beras bantuan, ada juga tambahan 3000 kilogram dari Bulog Kanwil NTB,” ujar Alfan saat memberikan keterangan, Kamis, 3 September 2026.
Distribusikan Bantuan dari Sejumlah Pihak
Selain mengandalkan stok CPPD dan tambahan dari Kanwil NTB, Bulog Bima juga memfasilitasi pendistribusian pasokan bantuan logistik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pihaknya mencatat pengiriman bantuan tersebut telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2026 lalu.
“Sudah kami salurkan juga bantuan beras dari Kapolri sebanyak lima belas ton,” jelas Alfan.
Alfan menegaskan, proses distribusi berjalan dengan lancar. Akumulasi bantuan logistik dari berbagai pihak yang telah Bulog Bima salurkan mencapai 39 ton beras.
“Dengan penggabungan seluruh pasokan dari berbagai pihak tersebut, total bantuan berasnya itu mencapai 39 ton,” kata Alfan.
Pastikan Stok Beras Lokal Aman
Perum Bulog memastikan pengiriman bantuan pangan ke luar daerah tidak memengaruhi stok beras lokal. Kepastian ini menjawab kekhawatiran warga soal ketersediaan beras di Bima dan Dompu
Alfan menegaskan pasokan pangan daerah tetap mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Ia menjamin distribusi bantuan keluar tidak akan mengganggu stabilitas pasokan maupun harga di pasar lokal.
“Pergerakan stok keluar daerah ini tidak mengganggu ketahanan pangan di wilayah kita, ketersediaan beras masih aman levelnya,” ujar Alfan.
Selain memastikan stok beras lokal aman, Bulog Bima rutin memantau pergerakan harga komoditas pangan di pasar tradisional. Alfan menyebut, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi mengantisipasi potensi lonjakan harga serta menjaga daya beli masyarakat di wilayah Bima dan Dompu. (*)
