Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat menyambut hangat langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun langsung membongkar serta membedah tata kelola anggaran daerah.
KPK membedah kinerja pengelolaan anggaran 10 kabupaten/kota se-NTB dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi. Kegiatan ini berlangsung di Mataram, Kamis, 3 September 2026.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menilai, upaya bedah anggaran ini bukan sekadar teguran. Namun momentum penting bagi Lombok Barat untuk menyapu bersih potensi celah korupsi yang selama ini mengendap di birokrasi.
Pemkab Lombok Barat, lanjutnya, secara terbuka mengapresiasi pembedahan detail oleh KPK. Menurutnya, intervensi dan arahan KPK memberikan peta jalan yang sangat terang agar eksekutif dan legislatif tidak terperosok ke dalam ranah pidana.
“Kami sangat menyambut baik pembinaan dari KPK ini. Lewat pembedahan yang sangat dalam dan detail ini, kita diajak melihat langsung indikasi-indikasi penyimpangan yang berpotensi menyeret ke tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi dari KPK menjadi pedoman pembelajaran untuk membenahi seluruh alur birokrasi. Mulai dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga kepastian ketepatan sasaran program bagi masyarakat.
Salah satu menjadi sorotan Wakil Bupati Lombok Barat adalah atensi KPK terhadap pengelolaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia menilai, peringatan terbuka dari KPK justru membantu menciptakan hubungan kerja yang transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Soal pokir ini dinamikanya memang hampir sama di seluruh daerah di Indonesia. Namun dengan arahan KPK, kami bersama DPRD Lombok Barat kini punya kesepahaman dan benteng yang sama untuk saling menjaga serta melakukan pencegahan sejak awal,” tambahnya
Menurutnya, ini menjadi sinyal pembenahan serius di Lombok Barat. Khususnya pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lombok Barat Nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). OTT tersebut dalam kasus dugaan proyek pengadaan barang dan jasa serta suap di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang.
Pola Korupsi Daerah Seragam
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, pentingnya evaluasi ketat dari KPK bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah di NTB.
Mohan membeberkan, fakta KPK melihat adanya kemiripan pola kekeliruan administrasi maupun anggaran di tingkat kabupaten/kota.
“Lembaga antirasuah mengulas seluruh pola kerja birokrasi kita secara sangat spesifik. Hal-hal yang dinilai kurang tepat tentu harus segera dikoreksi dan dijadikan atensi prioritas,” kata Mohan.
Atas arahan tersebut, Pemkot Mataram berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dan kecermatan. Khususnya pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) serta sektor perencanaan anggaran.
“Ini bentuk edukasi dan pencegahan agar daerah tidak mengulangi lubang kesalahan yang sama. Kita diminta untuk lebih ekstra cermat dan belajar dari rekam jejak kasus sebelumnya,” tutur Mohan. (Japriani)
