Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung Posyandu di Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Selasa, 1 September 2026. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa sekaligus menyerap aspirasi para kader.
Di Posyandu Sesaot, Iqbal menemukan sejumlah masalah mendasar terkait keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana. Ia membeberkan, banyak peralatan dasar berada dalam kondisi rusak. Sementara ketersediaan Posyandu Kit atau paket alat kesehatan esensial masih jauh dari kata memadai.
“Minimnya operasional di lokasi bahkan memaksa para kader merogoh kocek pribadi. Hal ini demi membeli kebutuhan mendasar, seperti baterai untuk timbangan digital,” ujar Iqbal, Selasa, 1 September 2026.
Selain fasilitas yang terbatas, kendala di Posyandu Sesaot ini juga berdampak pada kesejahteraan para kadernya. Iqbal menjelaskan, penurunan kemampuan fiskal desa mengganggu pembayaran insentif kader yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.
“Masalah finansial di tingkat desa ini murni terjadi akibat penurunan kemampuan fiskal yang tertekan oleh banyaknya alokasi anggaran wajib untuk mendanai program bawaan (earmark). Kondisi ini tidak hanya menimpa Sesaot, tetapi juga berdampak pada sekitar 40.000 kader Posyandu di seluruh wilayah NTB,” tambahnya.
Pemenuhan Alat Posyandu Capai 95 Persen
Menanggapi temuan alat rusak di NTB, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan pemenuhan alat pemantau tumbuh kembang anak (antropometri) secara regulasi sebenarnya sudah mencapai 95 persen.
Ia menambahkan, seiring pemakaian, banyak alat digital mengalami kerusakan, sedangkan pemerintah sudah melarang penggunaan timbangan manual seperti dacin.
Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengidentifikasi ulang seluruh sarana yang rusak untuk memperbaiki atau menggantinya melalui anggaran perubahan 2027.
Sebagai langkah perbaikan menyeluruh pascakunjungan tersebut, Hamzi mengatakan, Pemprov NTB menyiapkan strategi kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat lebih dari 7.800 Posyandu se-NTB.
Selain itu, Pemprov NTB telah menyiapkan pemetaan kebutuhan alat berbasis aplikasi melalui Tim Penggerak PKK NTB, mengintegrasikan Posyandu ke dalam program Desa Berdaya Transformatif, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan 25 kompetensi dasar kader yang saat ini baru terealisasi sekitar 20–25 persen.
Pemprov NTB berharap langkah ini mampu menjaga efektivitas layanan Posyandu di tengah keterbatasan fiskal daerah, terlebih beban kerja kader saat ini kian meluas hingga mencakup 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, pemukiman, hingga ketertiban umum. (Japriani)
