Kota Mataram

Judi Online Picu Kemiskinan Ekstrem di Bintaro

Mataram (NTBSatu) – Jeratan Judi Online (judol) ikut mendorong sejumlah warga Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, jatuh dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengungkap temuan tersebut setelah pihaknya melakukan verifikasi lapangan terhadap data kesejahteraan warga.

Verifikasi menemukan sejumlah warga yang sebelumnya masuk desil 4 atau 5, namun kondisi ekonominya merosot hingga masuk desil 1. Rudy menyebut judi online sebagai salah satu faktor yang memperparah kondisi keuangan keluarga.

IKLAN

“Kami bersyukur ada kegiatan verifikasi seperti ini, karena muncul fakta bahwa ada warga yang seharusnya di desil atas, tetapi datanya turun ke desil 1. Setelah ditelusuri, salah satu faktornya adalah dampak judi online yang merusak ketahanan ekonomi keluarga,” tegas Rudy, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Rudy, kebiasaan bermain judi online menguras pendapatan keluarga. Sebagian warga bahkan terlilit utang setelah terus mengejar kekalahan melalui permainan daring tersebut.

Kondisi itu membuat pendapatan yang seharusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga justru habis untuk judi dan membayar utang.

IKLAN

Saat ini, sebanyak 534 Kepala Keluarga (KK) masih masuk desil 1 atau kategori kemiskinan ekstrem.

Penghasilan Nelayan Cukup Besar

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat Bintaro menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.

Rudy menyebut, seorang nelayan bahkan mampu memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta dalam sekali melaut. Namun, pendapatan tersebut belum otomatis membuat keluarga terbebas dari persoalan ekonomi.

Pengelolaan keuangan yang lemah, perilaku konsumtif, serta judi online membuat sebagian warga kesulitan mempertahankan pendapatannya.

“Kita perlu penguatan literasi keuangan keluarga. Uang ada, tapi manajemennya yang harus kita benahi agar kemiskinan ekstrem ini benar-benar tuntas,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, pemerintah kelurahan perlu mengubah pola pikir masyarakat agar mampu mengelola pendapatan secara lebih terencana.

Misalnya, keluarga nelayan perlu menyisihkan sebagian pendapatan saat hasil tangkapan melimpah untuk menghadapi masa paceklik. Pengelolaan tersebut penting karena penghasilan nelayan tidak selalu sama setiap hari.

Kelurahan Perketat Verifikasi Data

Pemerintah Kelurahan Bintaro juga memperkuat verifikasi data penerima bantuan agar program pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

Kelurahan melakukan verifikasi setiap bulan bersama ketua RT dan RW. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), tokoh masyarakat, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut membantu proses tersebut.

Tim melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi warga. Jika menemukan warga yang sudah mampu, kelurahan dapat mengusulkan perubahan status desil maupun penghapusan dari daftar penerima bantuan.

Sebaliknya, warga yang benar-benar rentan tetap mendapat perhatian pemerintah. “Kami tidak ingin bantuan pemerintah justru jatuh ke tangan yang salah, apalagi untuk mendanai kebiasaan judi online. Dari Muskel ini, kita naikkan kembali status desil mereka yang sebenarnya mampu, agar data benar-benar objektif,” kata Rudy.

Rudy menilai, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan keluarga.

Selain persoalan ekonomi, tingginya angka putus sekolah tingkat SMP turut menjadi perhatian. Sebagian anak memilih bekerja sebagai nelayan daripada melanjutkan pendidikan.

Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang persoalan kemiskinan karena anak-anak kehilangan kesempatan meningkatkan keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Rudy menegaskan, pemerintah kelurahan akan memprioritaskan warga yang benar-benar rentan, terutama lansia dan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

“Fokus kami bagaimana masyarakat yang rentan, terutama lansia dan warga yang memang tidak berdaya secara ekonomi, tetap terlindungi. Di sisi lain, warga yang sebenarnya mampu harus didorong agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait