Dispar Lombok Tengah Petakan Potensi Wisata, Tiga Wilayah Ini Jadi Andalan Destinasi
Lombok Tengah (NTBSatu) – Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Tengah mulai memetakan potensi wisata di seluruh wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengembangan destinasi sekaligus menyusun tata kelola pariwisata yang lebih baik.
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta mengatakan, pihaknya segera memperbarui data destinasi wisata dengan melibatkan tim yang turun langsung ke lapangan. Tim akan melakukan pendataan secara offline dan online, kemudian mencocokkannya dengan data milik Kementerian Pariwisata.
“Tim turun ke lapangan, baik secara offline maupun online. Kami juga sinkronisasikan datanya dengan pihak kementerian. Setelah ketemu datanya, baru kita eksekusi,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 6 Agustus 2026.
Setelah seluruh data terkumpul, Dinas Pariwisata akan mengundang pengelola destinasi wisata bersama pemerintah desa untuk menyusun pola pengelolaan yang seragam. Forum tersebut juga akan menetapkan tata kelola destinasi sebelum program pengembangan berjalan.
“Nanti setelah data terkumpul semua, baru kita panggil pengelola-pengelola dan pemerintah desa. Kita bahas bagaimana tata kelolanya, baru kita tetapkan,” katanya.
Hatta menyebut Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Utara sebagai tiga wilayah dengan potensi wisata terbesar di Lombok Tengah. Ketiga kawasan itu akan menjadi fokus pengembangan destinasi ke depan.
“Kalau potensi wisata paling banyak itu Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Utara,” ungkapnya.
Siapkan SOP Pengelolaan
Selain memperbarui data, Dinas Pariwisata juga menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan destinasi wisata. SOP tersebut akan mengatur pengelolaan parkir, kebersihan, pemeliharaan fasilitas, hingga pembagian pendapatan agar lebih transparan.
Hatta menilai wisatawan dan masyarakat berhak mengetahui penggunaan setiap pungutan yang berlaku di kawasan wisata.
“Yang saya harapkan, uang itu jelas peruntukannya untuk apa. Untuk parkir berapa, kebersihan berapa, pemeliharaan berapa. Nanti semuanya bisa kelihatan,” jelasnya.
Menurut Hatta, Dispar tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah juga ingin menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Targetnya tentu optimalisasi PAD, tetapi juga bagaimana kita memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan. Kita juga tidak ingin ada praktik-praktik yang berpotensi menjadi pungutan liar,” pungkasnya. (*)
