Sering Dibandingkan dengan Daerah Lain, Ini Respons Bupati Lombok Tengah Terkait Masalah Jalan
Lombok Tengah (NTBSatu) – Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri memberikan tanggapan soal masalah infrastruktur jalan, pada acara Peluncuran Paritrana Universal Coverage Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Tengah, Minggu, 24 Mei 2026.
Bupati Pathul memberikan tanggapan terkait banyaknya keluhan warga, yang kerap membandingkan kualitas infrastruktur jalan dengan daerah lain.
Pathul menyatakan, di tengah masalah kritik tersebut, pemerintah harus membagi alokasi anggaran daerah untuk menjamin keselamatan sosial masyarakat kelas bawah.
“Penduduk kita ada sekitar 1.200.000 jiwa. Seandainya 500.000 orang bisa berobat gratis, itu sudah luar biasa,” ujarnya, Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menyampaikan penjelasan ini untuk memberikan pemahaman kepada publik. Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melindungi hak-hak kesehatan dan jaminan sosial.
Jawab Kritik Infrastruktur
Pathul juga tidak menampik, tuntutan perbaikan infrastruktur jalan di Lombok Tengah merupakan salah satu fokus perhatian publik belakangan ini.
Meski begitu, ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dengan pemenuhan jaminan hari tua dan keselamatan jiwa bagi pekerja rentan.
Menurutnya, dengan menyeimbangkan porsi anggaran antara perbaikan jalan dan perlindungan sosial merupakan langkah krusial untuk mencegah kemiskinan ekstrem, akibat kecelakaan kerja atau kematian kepala keluarga level akar rumput.
“Jangan hanya takut membuat jalan, tetapi kesehatan juga perlu kita pikirkan. Siapa lagi yang memikirkan mereka kalau bukan kita? Ini karena kita harus saling menyayangi,” lanjutnya.
Jaminan Perlindungan Sosial bagi Belasan Ribu Pekerja
Meski pengerjaan fasilitas jalan tetap berjalan, Pemkab Lombok Tengah melalui momentum peluncuran program Universal Coverage ini resmi memperluas jangkauan proteksi jaminan sosial untuk berbagai elemen masyarakat.
Pathul juga menjabarkan rincian kepesertaan jaminan sosial. Yaitu, 13.000 petani, 8.683 kader Posyandu, 5.700 Rukun Tetangga (RT), 2.732 Badan Keamanan Desa (BKD). Kemudian, 2.333 perangkat desa, 1.388 marbot masjid, dan kurang lebih 1.152 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sebagai bukti konkret atas komitmen tersebut, Pemkab Lombok Tengah bersama BPJS Kesehatan menyerahkan Santunan Jaminan Kematian senilai Rp42 juta kepada ahli waris pekerja yang gugur.
Sementara itu untuk pekerja lain, santunan mencakup bantuan beasiswa untuk dua orang anak dengan total nominal mencapai Rp195 juta. (Inda)
