Dinas PUPR Lombok Tengah Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak dan Jembatan Putus di Aik Bual
Lombok Tengah (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah memprioritaskan perbaikan ruas jalan rusak di wilayah Semoyang, Praya Timur. Juga penanganan jembatan putus di Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang tahun ini.
Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lombok Tengah, Ekanita mengatakan, kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir menjadi salah satu alasan penentuan prioritas perbaikan.
“Salah satu yang menjadi prioritas adalah perbaikan jalan di wilayah Kidang – Semoyang. Panjangnya sekitar satu kilometer. Kondisinya memang sudah sangat parah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Selain ruas jalan tersebut, jembatan yang putus di Aik Bual juga masuk dalam daftar pekerjaan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Menurutnya, program perbaikan infrastruktur tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir tahun dengan target pelaksanaan sekitar 10 bulan sejak dimulai pada Maret 2026.
Meski demikian, Ekanita mengaku, belum bisa melakukan penanganan jembatan Aik Bual secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Pekerjaan saat ini hanya mencakup pembangunan bagian bawah jembatan.
“Jembatannya pun tidak langsung tuntas dan bisa kita gunakan sepenuhnya. Anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk membangun bagian bawahnya saja,” katanya.
Ia menyebutkan, kondisi jembatan tersebut telah berulang kali menjadi sorotan masyarakat melalui media sosial. Bahkan laporannya, sejumlah kecelakaan pernah terjadi di lokasi tersebut.
“Sudah berkali-kali naik di media sosial, baik Instagram maupun Facebook. Bahkan ada yang sampai mengalami kecelakaan. Itu menjadi warning bagi kami,” ujarnya.
Menentukan Skala Prioritas
Ekanita menjelaskan, perbaikan jalan di Lombok Tengah harus berdasarkan skala prioritas. Tidak hanya berdasarkan tingkat kerusakan, tetapi juga status kewenangan jalan serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Pihaknya lebih mengutamakan penanganan jalan kabupaten yang memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
“Kalau jalan itu mendukung aktivitas ekonomi dan kerusakannya berpotensi menghambat roda perekonomian, tentu akan menjadi prioritas. Kami melihat manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari pembangunan tersebut,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Ekanita menilai faktor sosial juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.
Ia mencontohkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase sehingga menyebabkan genangan air yang mempercepat kerusakan jalan.
“Musuh utama jalan itu air. Kalau air menggenang terus-menerus dan kendaraan melalui jalan tersebut setiap hari, cepat atau lambat jalan pasti rusak,” katanya.
Karena itu, ia berharap masyarakat ikut berperan dalam menjaga infrastruktur ada. Termasuk menjaga kebersihan drainase dan tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada pemerintah daerah.
“Kita bangun jalan, kita perbaiki jalan, masyarakat juga harus ikut menjaga. Kita sama-sama punya tanggung jawab untuk merawat fasilitas yang ada,” pungkasnya. (*)
