Himpunan Wanita Disabilitas Keluhkan Fasilitas Publik di Lombok Tengah Belum Ramah Difabel
Lombok Tengah (NTBSatu) – Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan saat mengakses fasilitas publik di Lombok Tengah. Mulai dari kantor pemerintahan hingga fasilitas kesehatan. Alasannya, sejumlah sarana tersebut belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas kelompok difabel.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lombok Tengah, Sri Sukarni mengatakan, persoalan aksesibilitas masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, hambatan paling sering dialami penyandang disabilitas fisik ketika mengakses gedung pelayanan publik adalah kurangnya fasilitas penunjang.
“Hari ini ada sekitar 15 penyandang disabilitas dari berbagai ragam. Teman-teman yang fisik kesulitan karena harus naik tangga. Banyak yang mengeluh capek,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 10 Juni 2026.
Sri menilai, aksesibilitas harus menjadi bagian penting dalam perencanaan fasilitas publik. Alasannya, karena semua warga tanpa terkecuali memiliki hak yang sama mengakses layanan publik.
Selain penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas netra juga menghadapi kesulitan saat mengakses gedung pelayanan publik. Mereka harus menggunakan tangga tanpa dukungan sarana yang memadai untuk mempermudah mobilitas.
“Teman-teman netra juga mengalami kesulitan. Mereka tetap harus naik tangga menggunakan tongkat sehingga lebih cepat lelah,” katanya.
Masih Kurangnya Fasilitas di Puskesmas
HWDI juga menemukan berbagai kekurangan fasilitas di sejumlah puskesmas di Lombok Tengah. Temuan itu berdasarkan pemantauan di enam puskesmas, yakni Praya, Puyung, Ubung, Jonggat, Kopang, dan Pengadang.
Menurut Aisyah, sebagian besar puskesmas yang dipantau belum memiliki fasilitas dasar yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu yang paling menonjol adalah belum tersedianya toilet aksesibel.
Selain itu, ia juga menilai fasilitas ramp yang tersedia juga belum memenuhi standar kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kalau pun ada ramp, tapi yang merancangnya banyak yang tidak khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi disabilitas masih sulit menggunakannya,” ujarnya.
Karena itu, HWDI mendorong pemerintah daerah dan pengelola fasilitas layanan publik untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan kelompok difabel. Perbaikan tidak hanya dilakukan pada bangunan yang sudah ada, tetapi juga harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan pembangunan.
Aisyah berharap pemerintah dapat menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses layanan publik secara mandiri, aman, dan setara dengan masyarakat lainnya.
“Harapannya ke depan semakin banyak fasilitas yang benar-benar aksesibel dan ramah bagi penyandang disabilitas,” pungkasnya. (*)
